Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan di Rakornas TPAKD 2026

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. 

Peresmian DNKK ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Prabowo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.

Dalam laporannya, Airlangga menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. 

Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan pergeseran fokus kebijakan, dari mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan menjadi memastikan layanan keuangan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rumah tangga.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.

Dia menambahkan, keluarga menjadi sasaran utama karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Karena itu, kebijakan kesejahteraan keuangan diarahkan agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh rumah tangga. 

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.

Airlangga turut memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026, yang mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. 

Dalam struktur DNKK, Prabowo menjabat ketua dewan, sedangkan Airlangga menjadi ketua harian, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Ke depan, DNKK akan berfokus pada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi guncangan keuangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan atau financial security. 

Pemerintah juga menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga, yang pelaksanaannya di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).