Pemerintah mengandalkan penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan pariwisata, dan perluasan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan membantu UMKM mengembangkan usaha.
Salah satu program yang dijalankan adalah Pemagangan Nasional bagi Lulusan Perguruan Tinggi yang diluncurkan pada Oktober 2025 dengan target awal 100.000 peserta. Program ini dirancang menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri melalui pengalaman kerja langsung di perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta instansi pemerintah. Peserta juga memperoleh uang saku setara upah minimum dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Karena biasanya lowongan pekerjaan ini diisi oleh lulusan yang tidak kerja atau secondary. Lulusan primary atau yang baru lulus pertama, jika melamar pekerjaan pasti pertanyaan pertamanya adalah mengenai pengalaman kerja. Nah, inilah yang dijembatani dengan program magang,” ujar Haryo.
Pada 2026, pemerintah memperluas program tersebut melalui Magang Nasional tahap II yang menargetkan 150.000 lulusan baru dengan dukungan anggaran Rp4,14 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp2,12 triliun untuk program pelatihan vokasi, dengan sasaran prioritas 220.000 lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Secara keseluruhan, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan sekitar 340.000 peserta. Hingga Agustus 2026, sebanyak 89.337 peserta telah mengikuti pelatihan.
“Ke depan kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, tetapi juga kalangan industri,” tegas Haryo.
Selain menyiapkan tenaga kerja, pemerintah mendorong sektor pariwisata untuk menggerakkan perekonomian dan membuka peluang usaha di berbagai daerah. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga usaha kecil di sekitar destinasi wisata.
Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan sekitar 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Pariwisata menghasilkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar AS, mendukung 25,91 juta lapangan kerja, serta berkontribusi 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Nilai investasi sektor pariwisata pada tahun tersebut mencapai Rp73,55 triliun.
Tren positif berlanjut pada Januari-Agustus 2026. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta, tumbuh 5,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta, meningkat 4,29 persen.
Devisa pariwisata pada Semester I-2026 tercatat sebesar 8,43 miliar dolar AS, sedangkan investasi sektor pariwisata tumbuh 16,64 persen.
“Kita harus kejar pariwisata itu sebagai
low hanging fruit. Dan itu juga penghasil devisa yang besar. Jadi seperti untuk mendukung pembelian di dalam negeri mari kita dorong juga sektor pariwisata,” ungkap Haryo.
Pemerintah juga memperkuat akses permodalan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan ini diarahkan untuk mendorong usaha produktif berkembang, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat daya saing pelaku UMKM.
“KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” kata Haryo.
Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp232,66 triliun dan menjangkau 3,61 juta debitur. Program tersebut juga mendukung sekitar 10,83 juta tenaga kerja.
Pemerintah mengarahkan penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif agar pembiayaan tidak sekadar membantu kebutuhan modal, tetapi juga mendorong pengembangan usaha dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
Penguatan program pemagangan dan vokasi, pengembangan pariwisata, serta pembiayaan UMKM menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
