Prabowo Ancam Cabut IUP Tambang yang Mangkrak Lebih dari Dua Tahun

Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

Prabowo menyampaikan instruksi tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut Prabowo, langkah tegas tersebut diambil untuk menertibkan pengelolaan konsesi sumber daya alam agar tidak dibiarkan terbengkalai dan merugikan kepentingan negara

“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegasnya.

Dikatakan Presiden, selama ini terdapat konsesi pertambangan yang telah diberikan kepada pihak tertentu, tetapi tidak kunjung dimanfaatkan selama bertahun-tahun. 

Prabowo menilai, pemberian izin tanpa diikuti kemampuan dan keseriusan untuk mengelola tambang berpotensi merugikan bangsa, terutama ketika konsesi hanya dijadikan instrumen spekulasi.

“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan,” ujar Prabowo.

Kepala Negara mencontohkan proyek di wilayah Masela yang menurutnya telah berlangsung selama 28 tahun tanpa pengerjaan sebagaimana diharapkan. 

Dia mengaku telah menanyakan langsung kepada pihak Jepang mengenai komitmen Inpex untuk melanjutkan proyek tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak terkait disebut berjanji mulai melakukan aktivitas dalam waktu enam bulan.

"Insyaallah, mereka kemarin, mereka hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas. Ya, kita lihat saja nanti ya," ungkapnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah harus lebih cermat dalam memberikan konsesi dan memastikan penerimanya memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha. 

"Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," demikian disampaikan Presiden.