Perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen pada Triwulan II-2026 di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, disertai peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, dan gejolak harga energi.
“Di tengah tekanan global yang tidak ringan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan konsisten di atas 5 persen. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik kita solid dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah berjalan efektif,” kata Haryo dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Kemenko Perekonomian, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, kemudian meningkat 5,61 persen pada Triwulan I-2026 sebelum tumbuh 5,29 persen pada Triwulan II-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada Semester I-2026 mencapai 5,45 persen.
Di sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang, berkurang 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Tingkat kemiskinan pun turun menjadi 8,07 persen.
Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Kemenko Perekonomian mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah 522 ribu orang sepanjang Februari-Mei 2026, sedangkan jumlah pengangguran turun 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebut turun menjadi 4,65 persen, dengan porsi pekerja formal yang terus meningkat.
“Menko Airlangga menyampaikan pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Pada Semester I ini keduanya terjadi bersamaan, dan lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas karena porsi pekerja formal meningkat,” ujar Haryo.
Investasi Tembus Rp1.010 TriliunMemasuki Semester II-2026, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan perkembangan positif. Inflasi September tercatat 3,28 persen secara tahunan, sedangkan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 52,4. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga meningkat menjadi 118,1.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal pada Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari target investasi tahunan.
Investasi itu terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun. Pemerataan investasi juga terlihat dari realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total investasi nasional.
Pada sektor perdagangan, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 3,55 miliar dolar AS pada Agustus 2026. Dengan demikian, surplus kumulatif Januari-Agustus 2026 mencapai 7,25 miliar dolar AS.
Surplus tersebut ditopang neraca perdagangan nonmigas sebesar 28,54 miliar dolar AS, meskipun neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 21,29 miliar dolar AS. Nilai ekspor Indonesia pada periode yang sama mencapai 193,64 miliar dolar AS, tumbuh 4,74 persen dibandingkan Januari-Agustus 2025.
Pemerintah juga menyoroti keputusan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 yang mempertahankan peringkat kredit berdaulat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori layak investasi atau
investment grade.
Selain itu, pemerintah berencana memperluas sumber pembiayaan melalui penerbitan
Panda Bond, yakni surat utang berdenominasi renminbi. Instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan memperluas akses Indonesia ke pasar keuangan internasional.
Andalkan B50 dan Reformasi InvestasiUntuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah mendorong pengembangan sektor strategis yang dinilai mampu meningkatkan nilai tambah domestik, menekan ketergantungan impor, dan membuka sumber pertumbuhan baru.
Salah satunya melalui penerapan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Program pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar tersebut diperkirakan menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), investasi energi bersih, serta pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor industri dan transportasi.
Di bidang investasi, pemerintah memperkuat reformasi regulasi melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat perizinan, menyelesaikan hambatan investasi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Pemerintah juga mendorong penguatan logistik nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan biaya logistik melalui pembangunan konektivitas, integrasi layanan, dan digitalisasi sistem logistik.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
