Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Pemerintahan

Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Prabowo Tegaskan Kesejahteraan Rakyat Bukan Sekadar Slogan

KAMIS, 22 OKTOBER 2026 | 16:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebatas slogan, melainkan harus diwujudkan melalui peningkatan penghasilan riil dan daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.


“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata, slogan,” tegas Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, peningkatan kesejahteraan harus tercermin dari bertambahnya pendapatan masyarakat secara nyata sehingga setiap keluarga memiliki daya beli yang lebih baik. 

Pemerintah disebut tengah memperjuangkan arah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.

“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita, ini strategi kita,” paparnya.

Untuk mendukung agenda tersebut, Prabowo mengungkapkan rencana penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. 

Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau kurang lebih 100 juta orang jika memperhitungkan anggota keluarga.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pemerataan ekonomi dengan memperkuat akses pembiayaan dan memastikan kekayaan nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

“Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya nggak jadi presiden,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya