Rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub sebagai salah satu upaya memperkuat sistem logistik nasional dan posisi Indonesia dalam jalur pelayaran global, khususnya di Selat Malaka terus menggelinding bak bola salju.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah mempersiapkan suatu skema pengembangan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
PT Pelindo (Persero) turut menyusun rancangan tersebut dengan target operasional awal pada 2030. Langkah kolaborasi pemerintah dan Pelindo itu harus memperoleh dukungan dari seluruh stakeholder kemaritiman di tanah air.
Praktisi kepelabuhanan Bambang Sabekti menilai bahwa Dumai merupakan daerah strategis yang berpotensi menjadi pusat perdagangan global di Selat Malaka.
“Dumai memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak pelabuhan lain. Kedekatan langsung dengan sumber komoditas utama, khususnya CPO. Ini adalah
captive cargo yang secara logika bisnis dapat menjadi fondasi awal untuk membangun arus transshipment,” kata Bambang kepada
RMOL di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
“Tujuan pengembangan Dumai Transshipment Hub bukan untuk mengalihkan seluruh kargo Indonesia yang selama ini melakukan transshipment di Singapura, Port Klang, atau Tanjung Pelepas. Kita perlu membangun hub domestik untuk mengakomodasi sebagian arus kargo ekspor-impor Indonesia yang secara komersial layak dilayani melalui Dumai, sehingga kegiatan transshipment dan jasa kepelabuhanan yang menyertainya dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia,” tambahnya.
Menurut dia, memang tidak mudah dalam membangun pelabuhan hub sebagai pusat konsolidasi, alih muat (transshipment), dan distribusi global yang ditopang oleh
direct call kapal-kapal besar secara konsisten, presisi, dan berkelanjutan.
“Perlu lompatan paradigma untuk menjadikannya sebagai
global commodity dan transshipment hub yang bertumpu pada kekuatan riil, kedekatan dengan sumber kargo,” imbuhnya.
Ia menyebut strategi Dumai untuk menjadi pelabuhan hub tidak dapat berdiri sendiri tanpa rekayasa arus kargo nasional.
Menurut Bambang, pada tahap awal diperlukan langkah-langkah untuk mengarahkan konsolidasi muatan dari pelabuhan-pelabuhan utama seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Patimban, Belawan, Palembang, hingga Panjang agar terhubung ke Dumai sebagai titik transshipment.
“Konsolidasi ini menjadi kunci untuk membangun volume awal atau
critical mass yang dibutuhkan untuk menarik
direct call kapal-kapal besar,” ungkapnya.
Masih kata Bambang, tanpa langkah tersebut, arus kargo akan tetap terfragmentasi dan terus mengalir keluar menuju pelabuhan hub negara lain.
“Sebaliknya, dengan konsolidasi yang terarah, Dumai memiliki peluang untuk membangun siklus positif: volume menarik kapal, dan kehadiran kapal besar akan menarik volume tambahan,” pungkas dia.
Senada, Direktur Eksekutif The Maritime National Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyebut konsolidasi itu memerlukan peran besar dari Kementerian Perhubungan dan Pelindo.
Menurut Siswanto, hingga saat ini Kemenhub belum menunjukkan kans ke arah penguatan Dumai menuju Transshipment Hub. Artinya, Kemenhub belum sejalan dengan komitmen Kementerian PPN/Bappenas.
“Saya belum lihat ada komitmen Kemenhub dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk mengembangkan Dumai Transshipment Hub. Harapan kita tinggal ke Pelindo. Tapi Pelindo tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan regulator,” ujar Siswanto.
Pengamat maritim yang dikenal kritis ini sangat mempercayakan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan yang bisa berkancah di level global.
“Apalagi wacana ini turut didorong untuk bisa menyaingi Port of Singapore. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi setidaknya perlu dimulai dan diikhtiarkan. Dan Pelindo harus bisa lebih bertaring di Selat Malaka,” tegas dia.
Terlebih dalam semangat merah putih, Siswanto mengimbau pemerintah seharusnya memberikan backup kepada Pelindo, khususnya dalam pengembangan Dumai. Sejauh ini terdapat 74 Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Tersus yang mayoritas dimiliki perusahaan pengelola kelapa sawit.
“Ini betul-betul sangat liberal spirit negara dalam mengelola bisnis pelabuhan. Ini bisa melahirkan
overcapacity yang pada giliran selanjutnya bisa mendegradasi kondisi kesehatan bisnis secara keseluruhan. Pukulan terberat jelas sangat dirasakan oleh operator pelabuhan eksisting milik negara,” pungkas Siswanto.
