Ilustrasi mobil hybrid (Foto: Istimewa)
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah turut memberikan insentif kepada kendaraan elektrifikasi jenis hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).
Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, kendaraan tersebut layak mendapat perhatian karena telah berkontribusi terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM).
"Pokoknya kita minta agar HEV, PHEV dan REEV juga diperhatikan, karena juga sudah banyak membantu penghematan BBM, dan lain-lain," kata Jongkie, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026.
Permintaan itu disampaikan setelah Gaikindo menggelar audiensi dengan Menteri Perindustrian M Sarmuji untuk membahas insentif kendaraan elektrifikasi. Selama ini, insentif pemerintah lebih banyak menyasar mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).
Jongkie mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mobil listrik. Industri menargetkan TKDN mencapai 60 persen pada 2027.
"Juga dibahas, dan kami akan tingkatkan TKDN ke 60 persen di tahun 2027," ujar Jongkie.
Sebelumnya, Sarmuji menilai pemberian insentif kendaraan elektrifikasi masih timpang karena lebih banyak diberikan kepada BEV dibandingkan mobil hybrid, PHEV, dan REEV.
Menurutnya, kendaraan hybrid dan REEV tetap menggunakan baterai sekaligus mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Kondisi itu membuat industri tidak perlu mengubah seluruh komponen produksi yang sudah ada, sehingga proses adaptasinya relatif lebih mudah.
Kemenperin mengusulkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk kendaraan tersebut. Insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak, sedangkan insentif nonfiskal bisa mencakup fasilitas bebas ganjil genap, parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya.
"Untuk mekanismenya, nanti ada usulan insentif fiskal dan non-fiskal. Kita akan usulkan keduanya," kata Sarmuji.
Usulan tersebut akan dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Sarmuji menargetkan kebijakan insentif itu dapat terealisasi tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.
"Akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini ada momentum, untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis variannya tadi," ujar Sarmuji di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
