Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator NasDem: Tindak Tegas Perusahaan Asing yang Diduga Terlibat Karhutla!

KAMIS, 22 OKTOBER 2026 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum didesak untuk menindak tegas semua pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan luar negeri.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026. 

"Jadi pastikan siapa pun yang terlibat dan terbukti merusak lingkungan Indonesia harus bertanggung jawab dan diproses sesuai hukum, jangan tebang pilih. Mau individu, korporasi lokal, atau pihak asing, semuanya harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada satu pun yang lolos," tegas Sahroni.


Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III itu mengatakan, Komisi III DPR mendorong Divhubinter Polri memaksimalkan kerja sama internasional untuk mengungkap keterlibatan asing dalam karhutla di Indonesia. 

"Karena karhutla ini merupakan kejahatan ekologis yang kejam, seluruh dunia sepakat akan itu," kata Sahroni.  

Lebih jauh, Sahroni tidak ingin ada pihak-pihak, termasuk asing, yang menyepelekan perbuatan pidana mereka di Indonesia. Maka dari itu, ia ingin Polri menindak tegas seluruh pelaku yang terkibat.

“Biar ke depan tidak ada yang merasa bisa main-main dengan alam Indonesia," tegasnya.

Selain itu, Sahroni mengecam keras perbuatan membakar hutan dan lahan. Sebab, sangat merepotkan masyarakat dan merugikan negara. 

"Kalau ada pihak yang terbukti terlibat, sikat sesuai hukum agar menjadi pelajaran dan kejadian seperti ini tidak terus berulang,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Bareskrim Polri tengah menyidik 98 kasus karhutla yang berkaitan dengan korporasi.

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi juga menemukan keterlibatan pihak asing. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya