Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator NasDem: Tindak Tegas Perusahaan Asing yang Diduga Terlibat Karhutla!

KAMIS, 22 OKTOBER 2026 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum didesak untuk menindak tegas semua pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan luar negeri.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026. 

"Jadi pastikan siapa pun yang terlibat dan terbukti merusak lingkungan Indonesia harus bertanggung jawab dan diproses sesuai hukum, jangan tebang pilih. Mau individu, korporasi lokal, atau pihak asing, semuanya harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada satu pun yang lolos," tegas Sahroni.


Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III itu mengatakan, Komisi III DPR mendorong Divhubinter Polri memaksimalkan kerja sama internasional untuk mengungkap keterlibatan asing dalam karhutla di Indonesia. 

"Karena karhutla ini merupakan kejahatan ekologis yang kejam, seluruh dunia sepakat akan itu," kata Sahroni.  

Lebih jauh, Sahroni tidak ingin ada pihak-pihak, termasuk asing, yang menyepelekan perbuatan pidana mereka di Indonesia. Maka dari itu, ia ingin Polri menindak tegas seluruh pelaku yang terkibat.

“Biar ke depan tidak ada yang merasa bisa main-main dengan alam Indonesia," tegasnya.

Selain itu, Sahroni mengecam keras perbuatan membakar hutan dan lahan. Sebab, sangat merepotkan masyarakat dan merugikan negara. 

"Kalau ada pihak yang terbukti terlibat, sikat sesuai hukum agar menjadi pelajaran dan kejadian seperti ini tidak terus berulang,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Bareskrim Polri tengah menyidik 98 kasus karhutla yang berkaitan dengan korporasi.

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi juga menemukan keterlibatan pihak asing. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya