Papan informasi proyek revitalisasi saluran air senilai Rp1.572.904.410 di Jalan Sumur Jambu, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. (Foto: Istimewa)
Pelaksanaan proyek revitalisasi saluran air senilai Rp1.572.904.410 di Jalan Sumur Jambu, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur yang dikerjakan CV Hasea Benedict, mendapat sorotan dari Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD).
Proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai perencanaan, sehingga sejumlah aspek pekerjaan di lapangan perlu dievaluasi dan diperiksa lebih lanjut.
Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu mendesak pihak kontraktor segera melakukan perbaikan dan memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan serta spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.
Menurut Victor, salah satu hal yang perlu diperiksa adalah dugaan tidak adanya lantai kerja dalam pelaksanaan revitalisasi saluran tersebut. Keberadaan lantai kerja perlu dipastikan berdasarkan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan.
"Pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, kontraktor harus segera melakukan perbaikan dan menyelesaikan kekurangannya," kata Victor melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis 22 Oktober 2026.
Ia menyoroti peran konsultan pengawas, PT Indit Tara Reky yang dinilai perlu dievaluasi. Menurutnya, pengawasan seharusnya memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, gambar perencanaan, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Victor menilai, apabila ketidaksesuaian pekerjaan benar terjadi dan tidak terdeteksi atau ditindaklanjuti selama pelaksanaan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan proyek.
"Fungsi pengawasan tidak boleh hanya sebatas formalitas," kata Victor.
LP2AD juga meminta Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Timur selaku instansi terkait untuk tidak lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan harus memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan kontrak.
Adanya bagian pekerjaan yang diduga tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan, lanjutnya, perlu menjadi bahan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
Selain dugaan tidak adanya lantai kerja, LP2AD menyoroti kondisi sejumlah penutup saluran lama yang disebut masih mengalami kerusakan atau berlubang dan diduga belum diperbaiki.
"Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar fungsi saluran dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga," kata Victor.
Victor turut mempertanyakan pekerjaan
crossing atau persilangan saluran yang diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dugaan tersebut, menurut dia, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis di lapangan dan pencocokan dengan dokumen kontrak maupun gambar perencanaan.
Victor menyayangkan pernyataan Kepala Seksi Pembangunan Sudin SDA Jakarta Timur, Tengku Saugi Zikri di salah satu media online yang menyampaikan pembenaran adanya penyesuaian-penyesuain pengerjaan di lokasi hingga tidak dapat dieksekusi sesuai perencanaan.
"Buat saya ini justru menjadi
blunder dan menunjukkan perencanaan tidak dilakukan dengan baik, mungkin saja tidak dilakukan pengecekan ke lapangan terlebih dahulu. Pejabat terkait ini harus dievaluasi," kata Victor.
