Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: PPID DKI)
Pemprov DKI Jakarta memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 melalui forum Jakarta Budget Talks di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta.
Pengelolaan anggaran daerah ditegaskan tidak sekadar berfokus pada besaran angka penyerapan, melainkan pada dampak nyata pembangunan serta peningkatan kualitas layanan bagi warga Jakarta.
Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta terakumulasi sebesar Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun, dengan penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp39,33 triliun.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun, di tengah total ketetapan APBD 2026 sebesar Rp81,33 triliun.
“APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Untuk menjaga performa realisasi fiskal hingga akhir tahun anggaran, Pemprov DKI Jakarta menginstruksikan percepatan penyelesaian seluruh program kerja di tiap perangkat daerah.
Percepatan eksekusi proyek fisik dan pelayanan publik dilakukan secara awal tanpa mengabaikan aspek ketaatan hukum, akuntabilitas belanja, dan kualitas hasil pekerjaan.
Alokasi belanja daerah difokuskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, di antaranya sektor pendidikan yang terealisasi Rp4,99 triliun, sektor kesehatan Rp4,28 triliun, serta perlindungan sosial sebesar Rp829,06 miliar.
Selain itu, alokasi Rp2,16 triliun dikucurkan untuk subsidi dan pengembangan transportasi publik terintegrasi yang berhasil mencatatkan 368,4 juta penumpang hingga September 2026.
“Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik,” kata Pramono.
Kinerja belanja daerah turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencatatkan laju 5,52 persen (year-on-year) pada Triwulan II 2026 dengan tingkat inflasi terjaga rendah di angka 2,71 persen pada September 2026.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berimplikasi positif pada penurunan angka kemiskinan hingga ke level 3,96 persen per Maret 2026, yang merupakan capaian di bawah empat persen untuk pertama kalinya.
Penyelenggaraan agenda berskala besar seperti Jakarta Fair 2026 dengan transaksi Rp8,2 triliun dan Festival Jakarta Great Sale senilai Rp26,8 triliun menjadi penopang aktivitas ekonomi warga.
Pemprov DKI juga terus memfasilitasi berbagai kegiatan strategis guna menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi UMKM, pariwisata, dan perdagangan.
“Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa,” pungkas Pramono.
