Kampus Diminta Ikut Mengevaluasi Masalah Tarif hingga Keselamatan Jalan Tol

Kebijakan tarif, kualitas pelayanan, dan keselamatan jalan tol didorong untuk dievaluasi secara independen dengan melibatkan perguruan tinggi. Kajian ini diharapkan memastikan kebijakan jalan tol turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) M. Alkautsar menyampaikan hal tersebut saat menjajaki kerja sama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko.

“Kita ingin menjadikan kampus sebagai laboratorium kebijakan jalan tol nasional,” kata Alkautsar di Kompleks Kantor Pos Pusat, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Kajian akan mencakup penyesuaian tarif, Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna, pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), hingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hasilnya akan didorong menjadi rekomendasi bagi Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, dan Komisi V DPR RI.

Budi mendukung pelibatan perguruan tinggi untuk mengevaluasi kebijakan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi peluang untuk mempertemukan kapasitas keilmuan perguruan tinggi dengan kebutuhan evaluasi kebijakan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Penjajakan ini menindaklanjuti 12 rekomendasi strategis FGD Nasional “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” di Lampung pada 3 Oktober 2026.

Alkautsar menegaskan, kepentingan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan pengguna jalan.

“Investasi harus tetap tumbuh, tetapi keselamatan, kualitas pelayanan, dan hak masyarakat tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.