Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres)

Pemerintahan

Prabowo Punya Alasan Pertahankan Kabinet Gemuk

RABU, 21 OKTOBER 2026 | 19:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik pembentukan kabinet dengan koalisi besar yang kerap dikritik terlalu gemuk dan tidak efisien. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan politik untuk menyatukan sebanyak mungkin kekuatan demi memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia.

“Karena itu, inilah akibat dari politik yang saya jalankan. Koalisi kita besar. Benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.


Kepala Negara menjelaskan, besarnya Indonesia, baik dari sisi jumlah penduduk maupun wilayah, turut menjadi pertimbangan dalam melihat kebutuhan pemerintahan. 

Dia juga menyinggung dinamika politik nasional yang diwarnai persaingan ketat, sementara jumlah jabatan strategis yang tersedia terbatas.

“Negara sebesar kita, dinamika politik sebesar kita pasti persaingannya keras. Kursi terbatas. Kok ada yang senyum? Pemimpin partai ini sadar. Kursi terbatas. Presiden hanya satu. Kita dituduh kabinet gemuk, ya kan? Tidak efisien,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian membandingkan Indonesia dengan Eropa yang terdiri dari sekitar 30 negara. Setiap negara disebut memiliki pemerintahan dan jajaran pejabatnya masing-masing, sedangkan Indonesia menjalankan pemerintahan dalam satu sistem nasional.

“Tapi Saudara-Saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu 30 negara! Ada 30 kabinet! Ada 30 menteri keuangan! Ada 30 Panglima TNI! Ada 30 Jaksa Agung! Ada 30 Kapolri! Indonesia satu kabinet, Saudara-Saudara. Mana yang mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?” pungkas Prabowo.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya