Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, M. Miftahul Rizqi (Foto: Istimewa)
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menilai arah kebijakan pemerintah.
Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Korpus DEMA PTKIN), M. Miftahul Rizqi, mengapresiasi sejumlah upaya pembangunan, tetapi mengingatkan masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian konkret.
Menurut Miftahul, pembangunan nasional semestinya tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Penguatan ekonomi, perbaikan layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan gizi, dan pengembangan generasi muda merupakan sejumlah aspek yang perlu terus didorong.
Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu memastikan berbagai kebijakan tersebut berjalan efektif dalam mengatasi persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan pendidikan, hingga praktik korupsi.
Korpus DEMA PTKIN menyoroti empat agenda yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melanjutkan pembangunan nasional.
Pada aspek ekonomi, Miftahul menekankan pentingnya kebijakan yang memungkinkan masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Bantuan sosial perlu diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan perlindungan hak pekerja.
“Pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki pekerjaan layak, penghasilan yang memadai, dan kesempatan untuk hidup mandiri,” tegas Miftahul Rizqi, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian. Korpus DEMA PTKIN mendorong agar kesempatan menempuh pendidikan tinggi tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Karena itu, dukungan beasiswa, ketersediaan fasilitas, pengembangan penelitian, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik perlu diperkuat.
Miftahul secara khusus mengingatkan pentingnya posisi PTKIN dalam pembangunan sumber daya manusia. Institusi pendidikan tersebut dinilai memiliki peran dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat.
“Jangan sampai kondisi ekonomi menjadi penghalang mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. PTKIN harus mendapatkan perhatian yang proporsional karena memiliki peran strategis dalam membangun intelektualitas dan karakter bangsa,” ujarnya.
Di bidang hukum, mahasiswa meminta pemerintah membuktikan komitmen pemberantasan korupsi melalui langkah yang terukur. Independensi penegakan hukum, keterbukaan penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang harus dijaga.
“Komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Publik membutuhkan tindakan nyata, penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,” lanjutnya.
Sementara dalam hubungan internasional, Korpus DEMA PTKIN memandang penguatan posisi Indonesia di tingkat global perlu diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Diplomasi tidak semestinya hanya dinilai dari intensitas pertemuan atau tercapainya kesepakatan antarnegara, tetapi juga dari kemampuannya memperjuangkan kepentingan nasional, keadilan, dan perdamaian.
“Keberhasilan diplomasi bukan hanya tentang banyaknya pertemuan atau kesepakatan internasional, melainkan manfaat nyata bagi rakyat serta keberanian Indonesia memperjuangkan keadilan dan perdamaian,” tegas Miftahul.
Bagi Korpus DEMA PTKIN, evaluasi terhadap pemerintahan tidak berarti menafikan kebijakan yang telah memberikan manfaat. Sebaliknya, apresiasi perlu berjalan bersama kritik agar kebijakan yang belum menjawab kebutuhan masyarakat dapat diperbaiki.
Miftahul memastikan mahasiswa tetap mengambil peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
“Kami mengapresiasi kebijakan yang memiliki tujuan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kami tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik mahasiswa karena demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah,” pungkasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Korpus DEMA PTKIN berharap kebijakan nasional semakin berorientasi pada penyelesaian persoalan riil masyarakat. Pemerataan pendidikan, penciptaan pekerjaan yang layak, pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan, dan keadilan sosial dinilai harus menjadi bagian dari agenda yang terus dievaluasi.
Korpus DEMA PTKIN juga meminta pemerintah membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik.
