Berita

Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis. (Foto: istimewa)

Politik

Dua Tahun Prabowo Wujudkan Hukum Berkeadilan dan Kesejahteraan Rakyat

RABU, 21 OKTOBER 2026 | 17:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadirkan sejumlah capaian yang patut diapresiasi, mulai dari pemberantasan korupsi, perluasan akses pendidikan, hingga program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa.

Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis, SH, MH, yang akrab disapa Kak Mia, menilai berbagai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini dapat kita lihat, Bapak Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, orang-orang kepercayaan beliau pun kalau memang ada indikasi korupsi maka ditangkap,” katanya, Rabu, 21 Oktober 2026.


Ia mencontohkan sejumlah penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan pemerintahan. Di antaranya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini berstatus terdakwa, Jampidsus yang juga telah menjadi terdakwa, serta pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi gambaran keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi tanpa membedakan kedekatan seseorang dengan kekuasaan. Ia juga menilai masyarakat memiliki peluang untuk merasakan penegakan hukum dan keadilan melalui penindakan terhadap berbagai dugaan penyimpangan.

Di luar sektor penegakan hukum, Kak Mia turut mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, hingga lanjut usia. Program tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

“Kita juga bangga adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa dirasakan baik oleh anak sekolah, ibu hamil maupun lansia, karena di daerah-daerah masih banyak yang membutuhkan,” sambungnya. 

Apresiasi juga disampaikan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang dilengkapi fasilitas asrama, makan, dan berbagai kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Menurut dia, program tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Mia menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Dia menegaskan, berbagai program tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program pemerintah masih dapat disempurnakan melalui keterlibatan berbagai pihak.

“Program-program tersebut menunjukkan keseriusan upaya pemerintahan Pak Prabowo dalam menyejahterakan rakyat. Kalau mungkin masih kurang sempurna program-program tersebut, mari semua pihak membantu menyempurnakannya,” paparnya.

Atas dasar itu, KAI mengajak seluruh advokat yang tergabung dalam organisasinya untuk turut mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam penyempurnaan pelaksanaannya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya