Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: Istimewa)
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat menyampaikan enam tuntutan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Ciputat, Samsul Hadi, mengatakan, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengukur kesesuaian antara janji politik dan realisasi kebijakan.
Dia menilai, sejumlah persoalan perlu dievaluasi secara serius, termasuk efektivitas program pemerintah dan penanganan karhutla yang berdampak terhadap masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi janji dan realisasi kebijakan. Program MBG, KDMP, komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja, hingga penanganan karhutla harus dievaluasi secara serius. Penanganan karhutla juga perlu dimaksimalkan, termasuk mendorong penetapannya sebagai bencana nasional agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditangani secara lebih menyeluruh,” ujar Samsul, dikutip Rabu, 21 Oktober 2026.
Senada, Sekretaris Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Ciputat, Ahmad Mujahidin, menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi titik evaluasi. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program dan janji politik, tetapi juga harus membuktikan bahwa seluruh program tersebut berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ahmad.
Dalam evaluasi tersebut, PC IMM Ciputat menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan MBG, termasuk tata kelola birokrasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan menyebabkan keracunan pada anak sekolah, hingga penghentian permanen sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, mengaudit KDMP, mulai dari legalitas, penggunaan anggaran, kelayakan lokasi, kesiapan operasional, hingga manfaat ekonominya bagi masyarakat desa. Ketiga, merealisasikan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja melalui kebijakan konkret yang mampu memperluas kesempatan kerja dan menjawab persoalan pengangguran.
Keempat, menegakkan supremasi sipil dengan memastikan pelaksanaan tugas TNI sesuai mandat dan ketentuan perundang-undangan. Kelima, mendorong penetapan karhutla sebagai bencana nasional, membuka data masyarakat terdampak, termasuk penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti terlibat.
Keenam, mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai bentuk pertanggungjawaban politik atas persoalan tata kelola agraria, pengaturan ruang, dan perizinan hak guna usaha (HGU) serta hutan tanaman industri (HTI).
PC IMM Ciputat menegaskan, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan publik dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi sekaligus mendorong pemerintah menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel.
Bagi PC IMM Ciputat, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya menjadi momentum untuk menilai capaian, melainkan juga mengukur sejauh mana janji politik telah diwujudkan dan persoalan masyarakat ditangani.
Pemerintah harus berani dievaluasi, janji politik harus direalisasikan, dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
