Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setpres)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi situasi kritis yang membutuhkan pembenahan serius, mulai dari memulihkan kepercayaan publik, mengevaluasi komposisi kabinet, hingga menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengamat politik Ray Rangkuti mengingatkan, berbagai persoalan yang berkembang tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia juga menyoroti kondisi pasar modal dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang menurutnya menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk berbenah.
“Yang pertama adalah selesaikan dulu kasus Gibran. Semua orang menunggu. Jangan dipikir ini hanya masalah politik, ini juga berhubungan dengan kepercayaan publik,” ujar Ray di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut Ray, pemerintah juga perlu mengevaluasi penempatan pejabat kabinet agar lebih mengutamakan profesionalitas dan kompetensi dibandingkan kepentingan partai politik.
Ia menilai komposisi kabinet saat ini terlalu didominasi kalangan partai politik, sehingga penempatan pejabat perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan kapasitas dan bidang yang ditangani.
“Dari dulu kita mengingatkan betul-betul cari anggota kabinet yang profesional. Ini 80 persen kabinet kita partai, ketua umum partai. Ditempatkan bukan pada tempatnya,” katanya.
Ray kemudian menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menghadapi tantangan dalam mengelola sektor kehutanan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana Raja Juli menjalankan tugasnya, namun menilai meluasnya karhutla perlu menjadi bahan evaluasi.
“Saya melihat dia (Raja Juli) orang baik dengan idealisme yang cukup waktu dulu sama-sama ketika mau mendirikan PSI. Nah, dia ditempatkan di Menteri Kehutanan. Saya tidak tahu bagaimana Raja Juli ini mengelola hutan. Terbukti sekarang ada karhutla yang luas sekali,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, Ray bahkan menyarankan Raja Juli mundur dari jabatannya apabila merasa posisi tersebut tidak sesuai dengan kapasitasnya. Menurutnya, pengunduran diri dapat menjadi teladan bagi pejabat lain untuk bersikap terbuka ketika menghadapi tanggung jawab di luar kemampuannya.
Di sisi lain, Ray mengkritik respons Prabowo terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilainya cenderung menganggap enteng kritik. Ia mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat, akademisi, maupun pengamat semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Pak Prabowo responsnya terhadap situasi anggap enteng semua,” tegasnya.
Ray menilai, berbagai persoalan yang muncul seharusnya menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Pada akhirnya alamlah yang memberi pelajaran kepada Prabowo. Kalau dia mengabaikan pernyataan-pernyataan yang ia sebut sebagai antek asing, londo ireng, pakar goblok dan seterusnya, di sini kita melihat alam mulai berbicara kepada Prabowo. Tinggal Prabowo saja yang melihat apakah ini isyarat atau ini hanya sekadar permainan,” pungkasnya.
