Berita

Anggota DEN Mari Elka Pangestu (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Pemerintahan

DEN Minta RI Bersiap Hadapi Ancaman La Nina Pertengahan 2027

RABU, 21 OKTOBER 2026 | 12:20 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena La Nina yang diperkirakan terjadi pada pertengahan 2027.

Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 20 Oktober 2026. 

Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi perubahan iklim ekstrem, mengingat fenomena El Nino diperkirakan dapat berlangsung hingga kuartal pertama 2027 dan berpotensi disusul La Nina pada pertengahan tahun depan.


Menurut Marie, langkah antisipasi harus dilakukan secara terukur dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan prakiraan cuaca untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berisiko mengalami kekeringan, banjir, maupun bencana lainnya.

"Kita menyarankan menggunakan data dengan baik untuk mengidentifikasi titik-titik yang akan mengalami kekeringan dan di situ harus ada antisipasi dari segi pompa, penggunaan pompa yang tepat, kapan harus tanam, mungkin harus ditunda misalnya karena kekeringan dan juga mengantisipasi banjir dan kemungkinan dampak bencana," ujar Marie dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Di sektor pangan, DEN mendorong pemerintah memastikan kecukupan stok cadangan, terutama beras, sekaligus menjaga kelancaran distribusi dan menyiapkan operasi pasar jika terjadi gejolak harga. 

Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan yang kerap menyertai fenomena El Nino akibat terganggunya produksi pertanian.

"Dan terutama mengenai pangan, ini sangat penting untuk menjaga harga pangan dan kesediaan pangan dengan menjaga stok cadangan pangan, terutama beras," kata Marie.

Selain itu, DEN menyoroti dampak karhutla dan kabut asap terhadap kesehatan masyarakat di enam wilayah terdampak, yakni tiga provinsi di Kalimantan serta Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. 

Pemerintah didorong memberikan pelayanan kesehatan khusus, termasuk pembagian masker, bagi warga yang terdampak. 

"Itu enam titik yang memang sangat terkena oleh asap dari kebakaran hutan. Bagaimana pemerintah juga memberi pelayanan kesehatan yang khusus kepada mereka-mereka. Termasuk pembagian masker dan seterusnya," jelasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya