Tenaga Pendamping Profesional (TPP) TAPM Pusat Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kaderisasi Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Tobaristani. (Foto: istimewa)
Pembangunan dan pemberdayaan desa dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung agenda swasembada pangan pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) TAPM Pusat Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kaderisasi Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Tobaristani, menilai desa kini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan gizi, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, arah pembangunan desa dalam dua tahun terakhir mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur menuju penguatan kapasitas produksi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dua tahun Prabowo-Gibran bukan cerita Jakarta. Ceritanya ada di desa,” kata Tobaristani lewat keterangan resminya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pada tahun pertama pemerintahan, perhatian diarahkan pada penguatan swasembada beras. Tobaristani menyoroti kebijakan penghentian impor beras serta pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung sektor pangan.
Ia menyebut produksi beras meningkat dari 30 juta ton menjadi 34,7 juta ton. Selain itu, 20 persen Dana Desa sebesar Rp71 triliun diarahkan untuk ketahanan pangan.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, desa tidak diminta membangun gapura, tapi diminta menanam padi dan jagung,” tulisnya.
Memasuki tahun kedua, agenda swasembada diperluas ke pemenuhan protein masyarakat. Tobaristani menyoroti target swasembada protein 2026, rencana pengembangan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih, serta pembangunan tambak seluas 20.000 hektare.
Ia juga menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak.
“Ini bukan bansos. Ini investasi IQ,” tulis Tobaristani mengenai program MBG.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diikuti keterlibatan aktif desa sebagai pemasok bahan pangan, termasuk telur dan komoditas lain untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tobaristani juga menyoroti perkembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Ia menyebut sebanyak 47.537 BUMDes telah berbadan hukum dan memiliki NPWP, dengan sejumlah produk desa seperti kendang jimbe, gula aren, dan ikan hias yang dipasarkan ke 49 negara.
Di sisi lain, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan melalui pengelolaan fasilitas penyimpanan dingin atau *cold storage*, pabrik pakan, serta distribusi bahan pangan untuk dapur MBG.
Ia menilai Dana Desa juga perlu dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti budidaya lele dengan sistem bioflok, peternakan ayam petelur, dan pengembangan maggot sebagai pakan alternatif.
“Artinya desa naik kelas. Dari objek pembangunan jadi subjek swasembada,” tulisnya.
Karena itu, Tobaristani mendorong pendamping desa, kepala desa, dan pengelola BUMDes untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung program pemerintah. Menurutnya, desa perlu mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
“Jika SPPG butuh telur, desa kita yang kirim. Jika dunia butuh coklat, BUMDes kita yang ekspor,” tulisnya.
Ia menegaskan, penguatan desa menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Bangun Desa, Bangun Indonesia. Itu bukan slogan. Itu perintah Presiden,” pungkas Tobaristani.
