Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Program kesejahteraan sosial, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga agenda pemberantasan korupsi, dinilai menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 2 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik sekaligus Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI), yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen.
Menurut Heri, tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari penilaian masyarakat terhadap program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat mayoritas ditopang oleh beberapa aspek konkret,” kata Heri di Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi penilaian publik adalah program kesejahteraan sosial. Bantuan sosial (bansos), layanan pendidikan, pemenuhan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta layanan kesehatan menjadi sejumlah aspek yang mendapatkan apresiasi masyarakat.
Program-program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga sehingga pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Faktor berikutnya adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok. Menurut Heri, upaya tersebut dinilai membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Stabilitas Harga dan Ekonomi: Upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," ujarnya.
Selain itu, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan swasembada juga menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap arah kebijakan nasional.
"Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak citra positif," katanya.
Meski demikian, Heri menilai persepsi positif terhadap program pemerintah harus diikuti pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, kepuasan publik tidak hanya bertumpu pada peluncuran program, tetapi juga pada hasil dan dampaknya.
Ia mengingatkan bahwa tingginya tingkat kepuasan berdasarkan survei bukan berarti pemerintah terbebas dari berbagai persoalan dan tantangan.
“Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum yang menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Heri juga menekankan pentingnya menyikapi perbedaan pandangan secara proporsional dan profesional dalam sistem pemerintahan demokratis. Menurutnya, kritik dan evaluasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dikelola secara konstruktif.
Ia menambahkan, para pemangku kepentingan dan masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah dapat mengambil pilihan politik berdasarkan pertimbangan rasional untuk merespons kepentingan nasional maupun dinamika global.
"Karena itu, hasil survei kepuasan publik perlu ditempatkan sebagai salah satu indikator evaluasi pemerintahan. Pada saat yang sama, hasil tersebut menjadi pengingat agar setiap kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas," demikian Heri menambahkan.
