Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Istimewa)
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi.
Ganjar menilai, penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara besar-besaran, termasuk mengerahkan lebih banyak personel terlatih serta memanfaatkan berbagai sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung pemadaman.
Menurutnya, seluruh upaya tersebut harus dilakukan secara masif dan terkoordinasi agar kebakaran serta dampak kabut asap dapat segera diatasi.
"Refocusing anggaran. Alihkan sementara waktu anggaran program berdana besar untuk bencana nasional karhutla ini," kata Ganjar lewat akun X miliknya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pemadaman, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Bantuan perlu diberikan kepada warga, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga diminta menanggung biaya pengobatan warga terdampak serta mendistribusikan masker, oksigen, dan kebutuhan lainnya untuk melindungi masyarakat dari paparan asap.
Di sektor pendidikan, Ganjar mengusulkan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan sementara apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tertentu.
"Laksanakan pembelajaran jarak jauh, demi keselamatan dan kesehatan anak-anak kita," tegasnya.
Ganjar juga meminta seluruh pejabat terkait berkantor langsung di wilayah terdampak karhutla. Dengan berada di lapangan, para pejabat diharapkan dapat merasakan langsung kondisi masyarakat yang terpapar asap sekaligus mengetahui tingkat kedaruratan yang terjadi.
“Dengan merasakan sendiri sesaknya bernapas dalam kepungan asap dan mengetahui sendiri kondisi lapangan, para pejabat akan lebih mengetahui tingkat urgensinya sehingga penanganan bisa lebih cepat dilakukan,” demikian dorongan Ganjar dalam penanganan karhutla.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat dan memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, sekaligus melindungi kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
