Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menyoroti maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintahan tepat dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

Buya Anwar menilai, banyaknya pejabat dan pembantu Presiden Prabowo yang terjerat kasus korupsi dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Negara.

"Di satu sisi Prabowo sebagai Presiden sangat bertekad memberantas korupsi, namun di sisi lain para pembantu dan anak buahnya justru melakukannya. Hal ini tentu membuat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo menurun dan terganggu," kata Buya Anwar, dikutip dari MUI Digital, Rabu 21 Oktober 2026.

Buya Anwar mengapresiasi tekad kuat Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun, komitmen tegas tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Ia mencontohkan sejumlah dugaan kasus korupsi besar yang menjerat pejabat di lingkungan instansi pemerintah belakangan ini.

Mulai dari kasus di Badan Gizi Nasional (BGN), dugaan pemerasan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kasus dana siap pakai di BNPB, hingga dugaan pungli di lingkungan ATR/BPN.

"Hal ini sangat kita sesalkan," kata Buya Anwar.

Ia menyebut praktik tidak terpuji yang dilakukan para pembantu presiden ini jelas menodai komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan Istana.

Untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan kebocoran uang negara, Buya Anwar mendesak agar pemberantasan korupsi tidak berhenti sekadar menjadi slogan atau alat politik belakangan ini.

"Siapa pun yang terlibat harus ditindak, diperiksa, dan diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku. Jika Prabowo ingin berhasil, hukum harus ditegakkan secara serius dan bersungguh-sungguh," kata Buya Anwar.