Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka forum Jakarta Film Summit (JFS) 2026 di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. (Foto: PPID DKI)
Pemprov DKI Jakarta mendorong penguatan posisi Jakarta sebagai pusat produksi film terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Langkah strategis ini ditempuh melalui pemangkasan birokrasi perizinan, pemberian insentif fiskal daerah, serta perluasan kemitraan industri perfilman berskala internasional.
Upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat membuka forum Jakarta Film Summit (JFS) 2026 bertema Jakarta Shaping the Future of Film. Forum bisnis tersebut dihadiri lebih dari 1.000 profesional perfilman domestik dan mancanegara.
“Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema, karena didukung infrastruktur yang lengkap, keberagaman lokasi syuting, serta konsentrasi industri perfilman nasional,” kata Pramono di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Pramono menguraikan bahwa sekitar 80 persen rumah produksi nasional berpusat di Jakarta dengan ketersediaan lebih dari 100 lokasi pengambilan gambar bernilai sejarah hingga kawasan bisnis modern. Potensi besar tersebut perlu dioptimalkan agar sinema Indonesia tidak hanya mendominasi pasar dalam negeri, tetapi juga mampu menembus jejaring distribusi global.
Guna mewujudkan visi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah merilis fasilitas layanan Filming in Jakarta di bawah naungan Jakarta Film Commission (JFC), serta memberikan pemotongan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi pemutaran film nasional melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.
“Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN,” kata Pramono.
Pramono menuturkan bahwa industri perfilman memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap sektor pendukung lain seperti perhotelan, transportasi, kuliner, pariwisata, hingga UMKM. Saat ini, subsektor ekonomi kreatif menyumbang Rp410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Ia berharap penguatan industri film di Jakarta dapat membuka akses kolaborasi bagi para sineas dan talenta dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjangkau investor global.
“Kita juga ingin manfaat dari pertumbuhan industri perfilman ini tidak hanya dirasakan Jakarta. Karena Indonesia punya banyak cerita, budaya, lokasi dan talenta hebat di berbagai daerah,” kata Pramono.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa Jakarta Film Summit dirancang sebagai wadah strategis untuk memetakan arah bisnis dan kontribusi ekonomi perfilman nasional. Forum ini melengkapi ajang festival Jakarta Film Week yang berfokus pada eksibisi karya.
Rano mencatat jumlah penonton film di Indonesia pada 2025 mencapai hampir 122 juta orang dengan 85 juta di antaranya menonton film nasional. Untuk mengukur dampak riil sektor ini secara presisi, Pemprov DKI Jakarta berencana menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman,” kata Rano Karno.
