Diskusi Gelanggang Muda Indonesia (GMI) di Kedai Tempo, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026. (Foto: Istimewa)
Aliansi Gelanggang Muda Indonesia (GMI) yang tergabung dalam Forum Sekretaris Jenderal Mahasiswa dan Pelajar menyoroti beragam persoalan dalam refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan tersebut meliputi pemberantasan korupsi, pendidikan gratis, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), reforma agraria, dan perlindungan lingkungan hidup.
Diketahui, aliansi GMI meliputi Kelompok Cipayung Plus, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMABUDHI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI) dan Pelajar IPA.
GMI menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran negara. Pemerintah harus memastikan kebijakannya memberikan manfaat nyata bagi rakyat, mengurangi ketimpangan, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi harus menjadi prioritas. Penegakan hukum harus independen, transparan, dan tidak tebang pilih. Pengawasan terhadap anggaran negara, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan juga harus diperkuat,” kata Sekretaris Jenderal PP KMHDI, I Nengah Candra Irawan, dalam diskusi GMI di Kedai Tempo, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, menegaskan pendidikan gratis harus diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat, bukan sekadar janji politik.
“Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang direncanakan sebesar Rp820,9 triliun harus benar-benar diarahkan untuk menjamin akses pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta memperbaiki kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan," kata Julfikar.
GMI mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, dan pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mencegah pemborosan, penyimpangan anggaran, serta konflik kepentingan.
GMI turut mendorong pelibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG sesuai standar kualitas dan ketentuan pengadaan. Dengan demikian, program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat.
GMI juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja kabinet dan program strategis berdasarkan manfaat nyata bagi rakyat, efisiensi anggaran, penciptaan lapangan kerja layak, serta pengurangan ketimpangan sosial.
Dalam persoalan agraria dan lingkungan, GMI mendesak percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
