Sektor Kesehatan dan Pendidikan Era Prabowo-Gibran Dinilai Positif

Bidang kesehatan dan pendidikan menjadi dua sektor yang memperoleh penilaian paling positif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir.

Konklusi itu merupakan hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) yang dilaksanakan pada 23-29 Juli 2026, yang dirilis di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an, menyebut temuan surveinya mendapati penilaian positif terhadap bidang kesehatan dan pendidikan mencapai lebih dari 50 persen.

Menurut Ali, hasil survei tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap dua bidang pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia.

“Berdasarkan hasil survei ASI pada 23-29 Juli 2026, bidang kesehatan memperoleh penilaian positif sebesar 61,5 persen, sedangkan bidang pendidikan mencapai 55,4 persen. Kedua bidang ini penting untuk dicermati karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Ali dalam kegiatan yang dirangkai dengan diskusi bertajuk “Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” itu.

Ia menjelaskan, penilaian positif terhadap sektor kesehatan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, di bidang pendidikan, perhatian perlu diarahkan pada pemerataan kesempatan belajar, kualitas pembelajaran, serta dukungan bagi kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Menurut Ali, penilaian positif masyarakat perlu menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah program yang diluncurkan.

"Dengan demikian, hasil survei ASI dapat menjadi salah satu pijakan untuk membaca capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan," tuturnya. 

"Penilaian publik perlu dilengkapi dengan indikator pelaksanaan program dan hasil kebijakan agar evaluasi kinerja pemerintah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh," demikian Ali menambahkan.

Diskusi yang diselenggarakan ASI tersebut turut menghadirkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes; Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah; serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro.