Berita

Anggota DEN Mari Elka Pangestu (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Pemerintahan

Respons Ancaman MSCI, DEN Dorong Penegakan Aturan Pasar Modal

SELASA, 20 OKTOBER 2026 | 21:26 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Usulan MSCI mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi Standalone Market menjadi perhatian pemerintah. 

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pun mendorong reformasi pasar modal yang telah berjalan dilanjutkan dengan penegakan aturan secara tegas oleh regulator.

"Mengenai MSCI, kita memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan dan melanjutkan enforcement oleh regulator yang memang juga sudah diumumkan karena undang-undang kita memang sudah memberikan ruang untuk melakukan langkah-langkah yang tegas terkait itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya,” kata anggota DEN Mari Elka Pangestu usai menghadiri rapat ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.


Sebelumnya, MSCI mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia pada 15 Oktober 2026. 

MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti penegakan aturan yang konsisten.

Di sisi lain, otoritas pasar modal Indonesia telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi, termasuk keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen dan rencana peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

MSCI dijadwalkan mengumumkan keputusan final atas usulan reklasifikasi tersebut paling lambat 30 Juni 2027, sementara konsultasi dengan pelaku pasar berlangsung hingga 30 April 2027.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya