Berita

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Pemerintahan

OJK Tak Ambil Pusing Dugaan Manuver Asing di Balik Ancaman MSCI

SELASA, 20 OKTOBER 2026 | 20:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan tetap fokus melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia di tengah dugaan adanya manuver asing di balik ancaman Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, pihaknya memilih menjalankan reformasi ketimbang menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang terkait ancaman penurunan status pasar modal Indonesia tersebut.

“Kita kerja saja. Silakan orang lain mengomentari, silakan orang berpikir sendiri, tetapi kita kerja saja,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki, di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.


Ia mengatakan OJK telah melaporkan perkembangan langkah otoritas dalam merespons dinamika pasar modal kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menginstruksikan OJK untuk melanjutkan reformasi pasar modal, sekaligus memperkuat penegakan aturan.

“Kemarin saya sampaikan juga laporan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan, teruskan reformasi yang sangat baik, kemudian tegakkan ketentuan dan enforcement terus,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyoroti dugaan adanya manuver asing di balik ancaman MSCI menurunkan status pasar modal Indonesia.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @mlutfi, ia mempertanyakan ancaman penurunan status Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang langsung menjadi standalone market atau pasar mandiri. Ia menilai kategori tersebut berkaitan dengan negara yang menerapkan pengendalian modal (capital control).

“Tiba-tiba lembaga indeks internasional, MSCI, mengeluarkan ancaman mau menurunkan kasta pasar modal Indonesia dari emerging market langsung ke kasta terendah standalone market. Anda tahu apa syarat sebuah negara dimasukkan ke standalone market? Itu kasta untuk negara yang menerapkan capital control,” kata Lutfi.

Ia menegaskan, Indonesia tidak menerapkan pengendalian modal sebagaimana yang dimaksudkannya. Lutfi kemudian menyinggung Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dua institusi investasi asal Singapura yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap MSCI.

Lutfi bahkan mengklaim memperoleh informasi mengenai dugaan tekanan dari Rachel Khoo, yang disebutnya menjabat sebagai Country Director GIC, terhadap MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia.

“Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia? Bahkan, saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Khoo di GIC (Country Director di GIC) yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan,” ungkapnya.

Lutfi menduga ancaman tersebut berkaitan dengan kepentingan investor asing yang ingin kembali membeli saham-saham Indonesia setelah harga terkoreksi. Ia mengklaim dana institusi asing telah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia.

Menurutnya, tekanan terhadap MSCI berpotensi memicu kepanikan investor sehingga indeks saham Indonesia terkoreksi dan membuka peluang bagi investor asing untuk membeli kembali aset dengan harga lebih murah.

“Bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok, lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon,” ungkapnya.

Di akhir video, Lutfi mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah oleh persoalan tersebut dan tetap menjaga kepentingan nasional.

“Ini soal siapa yang memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik, kita jaga harga diri bangsa kita sendiri,” tandasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya