Berita

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Pemerintahan

OJK Tak Ambil Pusing Dugaan Manuver Asing di Balik Ancaman MSCI

SELASA, 20 OKTOBER 2026 | 20:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan tetap fokus melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia di tengah dugaan adanya manuver asing di balik ancaman Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, pihaknya memilih menjalankan reformasi ketimbang menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang terkait ancaman penurunan status pasar modal Indonesia tersebut.

“Kita kerja saja. Silakan orang lain mengomentari, silakan orang berpikir sendiri, tetapi kita kerja saja,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki, di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.


Ia mengatakan OJK telah melaporkan perkembangan langkah otoritas dalam merespons dinamika pasar modal kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menginstruksikan OJK untuk melanjutkan reformasi pasar modal, sekaligus memperkuat penegakan aturan.

“Kemarin saya sampaikan juga laporan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan, teruskan reformasi yang sangat baik, kemudian tegakkan ketentuan dan enforcement terus,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyoroti dugaan adanya manuver asing di balik ancaman MSCI menurunkan status pasar modal Indonesia.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @mlutfi, ia mempertanyakan ancaman penurunan status Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang langsung menjadi standalone market atau pasar mandiri. Ia menilai kategori tersebut berkaitan dengan negara yang menerapkan pengendalian modal (capital control).

“Tiba-tiba lembaga indeks internasional, MSCI, mengeluarkan ancaman mau menurunkan kasta pasar modal Indonesia dari emerging market langsung ke kasta terendah standalone market. Anda tahu apa syarat sebuah negara dimasukkan ke standalone market? Itu kasta untuk negara yang menerapkan capital control,” kata Lutfi.

Ia menegaskan, Indonesia tidak menerapkan pengendalian modal sebagaimana yang dimaksudkannya. Lutfi kemudian menyinggung Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dua institusi investasi asal Singapura yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap MSCI.

Lutfi bahkan mengklaim memperoleh informasi mengenai dugaan tekanan dari Rachel Khoo, yang disebutnya menjabat sebagai Country Director GIC, terhadap MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia.

“Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia? Bahkan, saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Khoo di GIC (Country Director di GIC) yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan,” ungkapnya.

Lutfi menduga ancaman tersebut berkaitan dengan kepentingan investor asing yang ingin kembali membeli saham-saham Indonesia setelah harga terkoreksi. Ia mengklaim dana institusi asing telah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia.

Menurutnya, tekanan terhadap MSCI berpotensi memicu kepanikan investor sehingga indeks saham Indonesia terkoreksi dan membuka peluang bagi investor asing untuk membeli kembali aset dengan harga lebih murah.

“Bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok, lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon,” ungkapnya.

Di akhir video, Lutfi mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah oleh persoalan tersebut dan tetap menjaga kepentingan nasional.

“Ini soal siapa yang memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik, kita jaga harga diri bangsa kita sendiri,” tandasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya