Menhut Raja Juli Antoni berdialog dengan relawan dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla di sekitar TNTP. (Foto: Dok. Kementerian Kehutanan)
Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto buka suara soal pertemuan daring antara relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang disorot publik.
Paulinus menegaskan, pertemuan tersebut berawal dari upaya menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi relawan di lapangan.
Paulinus mengatakan, saat ini relawan masih berfokus pada pemadaman kebakaran dan penyelamatan satwa terdampak karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Ia menyayangkan perhatian publik justru ramai tertuju pada rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menhut Raja Juli.
"Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah ramai soal rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," tulis Paulinus dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa 20 Oktober 2026.
Paulinus menjelaskan, pertemuan tersebut bermula ketika sejumlah relawan menghubunginya untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama bertugas.
Keluhan itu mencakup kendala koordinasi di lapangan, kebutuhan peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Ia kemudian meneruskan berbagai persoalan tersebut kepada rekan-rekannya di Kementerian Kehutanan.
Menurut Paulinus, Menhut Raja Juli yang saat itu masih berada di Palangka Raya bersedia mendengarkan langsung masukan para relawan melalui pertemuan daring pada 12 Oktober 2026, sembari menunggu kunjungan ke Tanjung Puting.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan penanganan karhutla dibahas, termasuk usulan pembangunan
flying camp agar tim lebih dekat dengan titik api.
Relawan juga mendorong penguatan koordinasi antara relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun. Menurutnya, Menhut meminta jajaran balai memperkuat koordinasi tersebut.
Selain itu, Paulinus menyampaikan keluhan seorang relawan yang tidak dapat mengikuti pertemuan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan di sekitar kawasan belum memberikan bantuan yang diminta karena masih menangani kebakaran di lahan mereka sendiri. Menanggapi hal itu, Menhut langsung meminta Direktur Jenderal terkait untuk menindaklanjutinya.
Terkait pembahasan anggaran yang turut menjadi sorotan, Paulinus menjelaskan bahwa konteksnya adalah pertanyaan mengenai biaya operasional relawan.
Ia memahami penjelasan Menhut sebagai gambaran keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan operasional relawan, bukan sebagai pernyataan bahwa kementerian tidak memiliki anggaran untuk penanganan karhutla.
"Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," kata Paulinus.
Paulinus juga menyebut Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menjelaskan dukungan melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) yang telah diajukan Menhut Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dalam tindak lanjutnya, kepala balai diminta mendata para relawan.
Paulinus menegaskan, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi relawan untuk menyampaikan persoalan secara langsung agar berbagai kendala di lapangan dapat dicarikan jalan keluar. Ia mengakui relawan menghadapi banyak kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama ketika pemadaman dan penyelamatan satwa masih berlangsung.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak mengalihkan perhatian dari pekerjaan utama penanganan karhutla. Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini adalah menyelesaikan kebakaran dan memastikan upaya penyelamatan di lapangan tetap berjalan.
"Jadi sudahlah ga usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selesaikan dulu api ini kanda-kandaku," tutup Paulinus.
