Berita

Ilustrasi

Bursa

Murni Bisnis, Haji Isam Akuisisi BYAN Tak terkait dengan Ancaman MSCI

SELASA, 20 OKTOBER 2026 | 18:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Direktur Eksekutif Infra Bestari, Gede Sandra mengaku tak percaya jika ancang-ancang Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan kasta pasar saham Indonesia dari emerging menjadi standalone market, karena soal tata kelola atau transparansi data emiten.

Apalagi ada pihak-pihak yang mengaitkannya dengan ekspansi bisnis pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam mengakuisisi 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Low Tuck Kwong.

"Itu jelas enggak betul. Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu kan murni bisnis," kata Gede di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026.


Gede pun mempertanyakan pihak-pihak yang menilai tidak transparannya proses akuisisi 30,25 persen saham BYAN yang nilainya Rp26,1 triliun.

"Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market," ungkapnya.

Gede justru lebih percaya bahwa rencana MSCI yang dikenal sebagai penyedia indeks global, bakal menurunkan (downgrade) klasifikasi bursa saham Indonesia, karena kepentingan asing.

Analisis itu menguat ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara bertemu petinggi IMF dan Bank Dunia dalam IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026 di Bangkok, Thailand pada 12-18 Oktober 2026. Kehadiran Suahasil seharusnya bisa melunakkan MSCI, ternyata tidak. 

“Kemarin terpilih Menkeu Suahasil yang sealiran dengan Sri Mulyani, diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan pasar dunia, termasuk MSCI. Ternyata tidak demikian adanya," ungkapnya.

Dia pun menduga bahwa pasar Amerika Serikat (AS) sedang ingin mengganggu perekonomian Indonesia yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto. 

"Dengan segala kejutannya MSCI ini, saya melihat pasar di AS ingin menghukum paradigma baru ekonomi pemerintahan Prabowo," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya