Kemenperin Susun Peta Jalan Industri Perkapalan, Target TKDN 40 Persen

Kementerian Perindustrian tengah menyusun Peta Jalan Industri Perkapalan Nasional untuk memperkuat kapasitas galangan kapal, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, dan mendorong daya saing industri maritim Indonesia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pengembangan industri perkapalan pada periode 2026-2030 akan diarahkan pada peningkatan kapasitas galangan, khususnya di luar Pulau Jawa dan Batam, serta penguasaan teknologi dan pengembangan kapal ramah lingkungan.

“Sejalan dengan dinamika industri dan kebutuhan armada nasional, Kementerian Perindustrian saat ini sedang melakukan penyusunan Peta Jalan Industri Perkapalan Nasional,” kata Sarmuji dalam sambutan pada pengukuhan pengurus Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026. 

Melalui peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan galangan kapal di luar Jawa dan Batam mampu membangun kapal hingga 30.000 DWT. Kapasitas pembangunan kapal tanker ditargetkan mencapai 60.000 DWT, sedangkan kapal penumpang hingga 2.000 orang, termasuk pengembangan kapal khusus untuk sektor migas dan pertahanan.

Selain meningkatkan kapasitas produksi, pemerintah mendorong penerapan teknologi LNG, LPG, dan elektrifikasi untuk mendukung industri perkapalan yang lebih ramah lingkungan. 

Penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga ditargetkan meningkat hingga 40 persen.

Menurut Sarmuji, penguatan industri perkapalan tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas galangan, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan kemampuan teknologi.

“Pengembangan industri ini tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas galangan dan kemampuan membangun berbagai jenis kapal, tetapi juga penguatan SDM, penguasaan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia memiliki 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di lebih dari 29 provinsi dan 70 kabupaten/kota, serta 127 perusahaan komponen kapal. Sekitar 90 persen perusahaan komponen tersebut merupakan usaha kecil dan menengah.

Sarmuji menilai, penguatan rantai pasok domestik dan penggunaan produk dalam negeri menjadi bagian penting untuk meningkatkan kemandirian industri perkapalan nasional.