Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Foto: Istimewa)
Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedianya dijadikan ruang evaluasi namun tetap mengedepankan persatuan bangsa.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud mengatakan, berbagai program pemerintah perlu disikapi secara proporsional dengan mengapresiasi capaian yang ada, sekaligus terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Indonesia mempunyai kultur budaya yang selalu mengingat-ingat yang baik dan juga mampu untuk menyesuaikan apa yang kurang-kurang itu kita bersama-sama untuk membenahinya,” kata Marsudi kepada wartawan, Selasa, 20 Oktober 2026.
Ia menilai sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penegakan hukum, pemberantasan oligarki, dan optimalisasi hilirisasi, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang tidak lain seperti MBG atau Sekolah Rakyat, itu semua antara lain program prorakyat. Tidak sekadar program yang sudah dijalankan, tetapi juga penegakan hukum dan optimalisasi hilirisasi, yang hasilnya nanti adalah semua untuk rakyat,” ujarnya.
Selain evaluasi program pembangunan, Marsudi menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat turut melakukan ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan salat istisqa untuk memohon turunnya hujan.
“Pendekatan spiritual seperti sholat istisqa ini, insyaallah, mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujan. Dengan begitu, kebakaran bisa lebih cepat diselesaikan,” ujar Marsudi.
Ia berharap ikhtiar spiritual tersebut berjalan beriringan dengan langkah konkret penanganan karhutla di lapangan.
Marsudi juga mengajak masyarakat mensyukuri kondisi Indonesia yang dinilainya masih aman dan nyaman selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, seraya tetap berkontribusi menghadapi berbagai persoalan nasional.
Sekadarnya informasi, Polri tengah menyidik 98 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan korporasi. Penyidik Polri juga mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga.
Atas dasar itu, Marsudi menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan bangsa membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk melalui penegakan hukum, kepedulian sosial, serta evaluasi kebijakan secara konstruktif.
Ia berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperkuat gotong royong, menjaga persatuan, melakukan evaluasi secara konstruktif.
“Dan menjaga kehidupan masyarakat tetap kondusif,” tutupnya.
