Konferensi Pers 2 Tahun Asta Cita Kinerja Kemenag, Untuk Umat" yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin 19 Oktober 2026 (Foto: RMOL/Reni Erina)
Memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menggenjot keterbukaan informasi publik.
Seluruh kementerian dan lembaga didorong untuk transparan memaparkan hasil kerja nyata mereka kepada masyarakat melalui berbagai kanal media.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, dalam acara "Konferensi Pers 2 Tahun Asta Cita Kinerja Kemenag, Untuk Umat" yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Senin 19 Oktober 2026.
Menurut Syahganda, momentum dua tahun pemerintahan ini menjadi saat yang tepat bagi kementerian dan lembaga untuk menunjukkan apa saja capaian yang telah diraih.
"Dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semua kementerian dan lembaga akan melakukan hal yang sama," ucap Syahganda.
Ia menjelaskan, sosialisasi capaian kinerja ini dilakukan secara masif, baik lewat forum tatap muka langsung dengan awak media, rilis resmi, maupun keaktifan para pejabat mengisi ruang pemberitaan di media massa.
"Baik secara bertatap muka langsung dengan media maupun melalui rilis dan kemunculan-kemunculan di media massa, memberitakan tentang hasil nyata dari dua tahun pemerintahan," ujarnya.
Lebih lanjut, Syahganda memandang keterbukaan informasi ini bukan sekadar ajang publikasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif pemerintah kepada rakyat atas penggunaan dana APBN.
"Tentu kita ketahui bahwa penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik," katanya.
Transparansi menjadi harga mati mengingat anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap program beserta hasilnya diketahui secara luas oleh publik.
"Jadi, tidak ada negara, pemerintahan yang makan uang rakyat melalui pajak, kemudian merahasiakan apa yang dia lakukan, dan ini adalah bagian dari itu," tegas Syahganda.
Di penghujung keterangannya, Syahganda berharap para jurnalis dan awak media bisa mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap informasi kebijakan maupun kegiatan pemerintah. Dengan begitu, informasi yang sampai ke masyarakat benar-benar komprehensif.
"Saya yang paling penting berharap bahwa teman-teman media puas bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah, terbuka informasinya," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga menantikan umpan balik dan respons konstruktif dari kalangan media terkait keterbukaan informasi yang telah disajikan.
"Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan," pungkas Syahganda.
