Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Gagasan dan Kebijakan Harus Konsisten

SELASA, 20 OKTOBER 2026 | 11:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dilakukan dengan menelusuri konsistensi antara gagasan yang disampaikan Prabowo sebelum menjabat dan implementasinya dalam kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana, mengatakan pemikiran Prabowo yang tertuang dalam sejumlah buku dapat menjadi rujukan untuk mengukur sejauh mana gagasan tersebut diwujudkan melalui kebijakan konkret.

Menurut Ayip, buku Paradoks Indonesia menjadi salah satu referensi penting untuk memahami kegelisahan Prabowo mengenai ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi masyarakat Indonesia.


“Indikator untuk melakukan refleksi dan evaluasi pemerintahan sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan melihat apakah Prabowo melaksanakan gagasan-gagasannya yang telah ia pikirkan sejak sebelum menjadi presiden. Ada satu kalimat menarik dalam buku Paradoks Indonesia: Indonesia adalah negara kaya, tetapi masyarakatnya biasa saja," ujar Ayip dalam keterangannya, dikutip Selasa, 20 Oktober 2026.

Ayip menilai, persoalan yang disoroti Prabowo sebelum menjadi presiden tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk menguji konsistensi antara pemikiran, janji, dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Ia juga menyebut bahwa Asta Cita harus ditempatkan sebagai acuan untuk mengevaluasi penerjemahan visi dan misi Prabowo ke dalam agenda prioritas pemerintahan.

“Asta Cita ibarat jembatan antara gagasan Prabowo yang ada di bukunya dan implementasinya dalam bentuk kebijakan,” katanya.

Ayip menyarankan masyarakat membaca tiga buku karya Prabowo, yakni Paradoks Indonesia, Strategi Transformasi Bangsa, dan Indonesia Menang, agar dapat memahami pemikiran serta arah kebijakan pemerintahan.

"Itu perlu dilakukan agar kita tidak salah paham, memahami arah kebijakan pemerintah, dan mengetahui kapan harus menagih janji pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestari, Muhammad Ridha, menyoroti perubahan peran negara dalam menentukan arah pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, pergeseran peran negara dalam perekonomian menjadi salah satu aspek penting untuk membaca arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Negara sedang dalam transisi peralihan ekonomi-politik. Mulanya kekuatan ekonomi dikuasai pasar, dan hari ini negara sedang mencoba mengambil perannya,” kata Ridha.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya