Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengapresiasi sejumlah capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang genap berusia dua tahun pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2026. Salah satu capaian yang disoroti adalah swasembada pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan beras dari produksi dalam negeri.
"Hari ini 20 Oktober 2026. Artinya genap sudah usia pemerintahan Prabowo 2 tahun. Banyak sudah yang dicapai dalam perjalanan singkat 2 tahun pemerintahan ini. Dalam banyak hal sudah dicapai," kata Muslim kepada RMOL, Selasa, 20 Oktober 2026.
Muslim mengatakan, dalam persoalan ekonomi kerakyatan sangat terasa saat pemerintah dapat melakukan swasembada pangan.
"Artinya kebutuhan beras sudah dapat disuplai dari salam negeri tanpa impor. Ini prestasi yang patut dibanggakan," terang Muslim.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Muslim menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga pasokan bahan bakar minyak (BBM).
"Meski harga cabai masih cukup tinggi. Begitu juga harga kebutuhan pokok lainnya dapat dijangkau oleh rakyat. Hanya persoalan BBM yang masih bermasalah pasokannya seperti di Bali. Dan itu akan segera tertangani," ujarnya.
Muslim juga menyinggung gejolak pasar saham dan nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan.
"Ada goncangan bursa saham yang cukup mengagetkan. Begitu juga rupiah sempat berada pada level Rp18.000 per dolar. Tetapi kemudian turun lagi ke level di bawah Rp18.000," kata dia.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Muslim menilai pelaksanaannya sudah tertangani dengan baik meski masih terdapat kritik yang perlu menjadi bahan perbaikan.
"Persoalan MBG dan Koperasi Merah Putih sudah terhandle dengan baik meski masih ada kritik di sana-sini untuk perbaikan," tuturnya.
Dalam persoalan sosial dan hukum, Muslim menyoroti perkara dugaan ijazah Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang masih menjadi perhatian publik.
"Dalam persoalan sosial dan hukum persoalan Ijazah Jokowi dan Gibran masih pertarungan di Pengadilan dan DPR," kata Muslim.
Ia juga menilai kehidupan demokrasi perlu dilihat dari ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada lembaga negara.
"Persoalan demokrasi makin berkualitas karena suara-suara aksi dan kritikan dapat diterima oleh DPR dengan dialog langsung. Dua tahun pemerintahan Prabowo masih relatif aman dan terkendali. Yang sekarang ini masih berkutat pada penyelesaian asap dan kebakaran hutan," ujarnya.
Lebih jauh, Muslim mendorong agar pemerintahan Prabowo memperkuat kehidupan bernegara yang berlandaskan konstitusi. Ia menekankan pentingnya kembali pada UUD 1945 naskah asli serta penerapan prinsip ekonomi konstitusi.
"Kedepannya kehidupan bernegara yang bertumpu pada konsitusi harus terus diupayakan dalam mengembalikan Konsitusi Negara pada UUD 1945 sesuai naskah Asli. Karena semangat menerapkan UUD 1945 Pasal 33 saat ini menjadi bukti kuat menata bangsa ini dengan ekonomi berlandas konsitusi. Karena itu adalah salah satu cita-cita besar para pendiri bangsa. Mengembalikan ekonomi pada rel konsitusi adalah langkah tepat ketimbang menyerah pada ekonomi neo liberal dan kapitalistik," tegas Muslim.
Selain itu, Muslim mengingatkan agar pasar modal tidak berkembang menjadi kekuatan yang dapat mendikte kebijakan politik dan ekonomi negara. Ia juga menyoroti ketergantungan transaksi ekonomi terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat.
"Peran Bursa Efek jangan sampai menjadi kekuatan politik yang mendikte. Demikian juga politik mata uang asing di mata ketergantungan pada transaksi dolar jangan terlalu mendominasi. Karena itu akan membuat mata uang rupiah akan terus rentang terhadap tekanan. Rupiah harus berdaulat," pungkas Muslim.
