Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Finansial

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

OJK Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan dan Reformasi Pasar Modal

SELASA, 20 OKTOBER 2026 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menyongsong dua tahun perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kesiapannya mengawal stabilitas sektor finansial agar semakin berdampak langsung pada pembangunan nasional. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian serta lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga ketahanan perbankan dan pasar modal. 

"Kami terus mendukung intinya bagaimana sektor keuangan ini dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Friderica di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.


Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang melanda berbagai belahan dunia, OJK menilai bahwa fundamen perekonomian domestik berada dalam jalur yang sangat baik dan solid, yang turut ditopang oleh kinerja positif emiten di pasar modal. 

"Kalau laporan dari Q2 kan pendapatan naik dan juga laba perusahaan emiten juga terus juga meningkat dari tahun sebelumnya," tuturnya. 

Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, OJK berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda reformasi guna mendongkrak transparansi serta memperkuat likuiditas pasar.

Langkah reformasi tersebut berjalan seiring dengan komitmen OJK dalam menegakkan aturan demi menciptakan iklim investasi yang bersih dan berintegritas. Friderica menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan penindakan hukum secara tegas terhadap berbagai praktik kecurangan guna memberikan efek jera bagi para pelaku pasar. 

"Kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi kemudian likuiditas dan tadi pesan khusus juga terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan coordinated trading," jelasnya.

Melalui penegakan sanksi yang konsisten, OJK berharap pasar modal nasional dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang semakin transparan dan likuid, serta kian dipercaya oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri. 

Komitmen ketat ini sebelumnya telah dibuktikan melalui penjatuhan sanksi serta denda administratif senilai Rp2,1 triliun kepada tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Barito Renewables Energy Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap indikasi manipulasi perdagangan saham serta pelanggaran proses penawaran umum.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya