Layanan Transjakarta rute SH2 melayani rute Terminal Blok M dan Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Istimewa)
Pemprov DKI diminta memperketat efisiensi dan efektivitas alokasi Public Service Obligation (PSO) sektor transportasi.
Demikian penegasan Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin 19 Oktober 2026.
Pemberian subsidi transportasi sebesar Rp6,50 triliun pada 2027 harus menerapkan skema subsidi berbasis kinerja. Termasuk meningkatkan kualitas pelayanan yang nyata di lapangan.
Alokasi Rp6,50 triliun setara dengan 8,7 persen Belanja Daerah DKI Jakarta yang terbagi untuk beberapa sektor.
Meliputi, Transjakarta sebesar Rp4,82 triliun, MRT Jakarta Rp1,00 triliun, dan LRT Jakarta Rp684,42 miliar.
Sementara pangsa penggunaan angkutan umum di Jakarta per 2025 tercatat baru menyentuh angka 23,63 persen.
“Subsidi harus berbasis kinerja,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar Alia Noorayu Laksono, dikutip dari laman DPRD DKI.
Fraksi Partai Golkar mendesak penyampaian dasar perhitungan subsidi per penumpang untuk setiap moda, target penumpang, indikator pelayanan, hingga skema tarif terintegrasi yang rencananya berlaku 1 Januari 2027.
Di sisi lain, sistem tiket berbasis akun atau
Account Based Ticketing (ABT) belum berjalan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Padahal, sistem tersebut dinilai penting, sehingga penyaluran subsidi tepat sasaran.
Pemprov DKI juga didorong mengevaluasi operasional armada pengumpan. Seperti Mikrotrans dan operator JakLingko.
“Penertiban operator JakLingko yang hanya mengejar target jarak tempuh atau kilometer kosong tanpa membawa penumpang,” kata Alia.
Menurut Fraksi Partai Golkar, pembenahan layanan eksistensial harus mendahului rencana perluasan jaringan baru.
“Layanan pengumpan adalah urat nadi warga permukiman, sehingga kondisi armada, ketepatan waktu, dan kompetensi pramudi harus diawasi secara ketat,” kata Alia.
Kenaikan kebutuhan PSO sekitar Rp1,2 triliun pada Perubahan APBD 2026 dinilai janggal. Mengingat riwayat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Transjakarta dan rendahnya realisasi distribusi kartu layanan gratis bagi 15 golongan warga.
Bahkan, masalah armada laut turut menjadi perhatian serius. Sebab hanya lima dari 19 kapal milik Dinas Perhubungan yang dapat beroperasi. Hal itu disebabkan keterbatasan awak bersertifikat.
“Optimalisasi armada dan hak warga ini harus didahulukan, sebelum Pemprov merencanakan perluasan layanan baru,” kata Alia.
Mengenai proyeksi pendapatan dan layanan aglomerasi, Alia meminta Pemprov DKI Jakarta mengklarifikasi asumsi kenaikan penjualan tiket bersubsidi Transjakarta yang dipatok melonjak lebih dari 50 persen hingga menembus Rp1,9 triliun.
“DKI Jakarta tidak bisa menanggung beban sendirian, khususnya untuk layanan rute Transjabodetabek. Pemprov DKI harus segera membangun inisiatif berbagi beban pembiayaan bersama pemerintah daerah penyangga agar APBD Jakarta tetap sehat dan akuntabel,” pungkas Alia.
