KOMPLEKSITAS tantangan bangsa saat ini harus mulai dikurangi melalui penyelesaian berbagai persoalan secara bertahap agar tidak menjadi beban generasi penerus.
Sebab, tantangan mereka ke depan dipastikan semakin berat seiring perkembangan revolusi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia.
Persoalan yang dihadapi Indonesia sebenarnya sudah menjadi perhatian bersama. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran.
Berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan yang serius, terarah, serta berkelanjutan.
Di sektor ketenagakerjaan, misalnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 63.789 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026 berdasarkan laporan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,22 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.
Tekanan juga terlihat pada kondisi fiskal dan nilai tukar. Hingga September 2026, defisit APBN mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada pekan kedua Oktober 2026, rupiah bergerak di kisaran Rp17.850 hingga Rp17.950 per dolar AS. Pelemahan rupiah di tengah kenaikan harga energi semakin menekan biaya produksi dan aktivitas dunia usaha.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia harus mampu menjaga kepercayaan investor. Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar.
Namun, potensi itu masih dibayangi inefisiensi birokrasi, praktik koruptif, dan persoalan transparansi yang menghambat iklim investasi.
Kondisi pasar modal menjadi contoh nyata. Kekhawatiran terhadap evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah memicu sentimen negatif di Bursa Efek Indonesia (BEI).
IHSG mengalami koreksi hingga berada di bawah level psikologis 6.000 pada pekan kedua Oktober 2026, sementara dana asing yang keluar atau net sell mencapai Rp84,99 triliun hingga 9 Oktober 2026.
Situasi semakin mendapat perhatian setelah MSCI pada Kamis (15/10/26) membuka konsultasi mengenai usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari
Emerging Market menjadi
Standalone Market.
Jika terjadi, pasar saham Indonesia tidak lagi masuk dalam indeks MSCI Emerging Markets maupun MSCI Frontier Markets. Persoalan ini menyangkut kepercayaan investor global terhadap kredibilitas pasar modal nasional.
Karena itu, diperlukan langkah tegas untuk memulihkan kepercayaan pasar. Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus transparan dan tanpa kompromi menindak praktik
coordinated trading serta manipulasi harga saham guna mengembalikan kepercayaan MSCI sebelum 30 April 2027.
Reformasi pasar modal juga harus dipercepat melalui kewajiban transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen dan pengetatan ketentuan
free float minimal 15 persen.
Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan perlu menyiagakan instrumen moneter dan intervensi pasar valuta asing untuk menghadapi potensi keluarnya dana asing sebesar Rp102 triliun.
Pada saat bersamaan, basis investor domestik, termasuk dana pensiun, asuransi, dan investor ritel, harus diperkuat agar ketergantungan terhadap dana asing spekulatif semakin berkurang.
Tantangan Lingkungan dan Masa Depan BangsaPersoalan lain yang membutuhkan perhatian serius adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran yang berlangsung sejak Juni dan memuncak pada Agustus 2026 melanda Sumatera, Kalimantan, Papua, NTT, dan NTB.
Diperkirakan ratusan ribu hektare lahan terbakar, menimbulkan kerusakan ekologis, gangguan kesehatan berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta penyebaran asap hingga Malaysia dan Singapura.
Persoalan karhutla semakin kompleks karena berkaitan dengan aktivitas korporasi dan pengelolaan lahan. Dari 66 perusahaan berdomisili di Singapura yang terkait kebakaran, sebanyak 49 perusahaan merupakan bagian dari grup usaha asal Indonesia. Dua grup, Sinar Mas dan First Resources, menjangkau 59 persen titik panas yang terlacak melalui rantai modal.
Sementara itu, pada kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, sebanyak 84 persen titik panas berada dalam klaster lahan yang dikelola langsung oleh negara.
Kombinasi kemarau akibat El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD), gambut kering, serta pembukaan lahan melalui pembakaran memperburuk keadaan. Dalam kemarau ekstrem, gambut menyumbang sekitar 64-74 persen emisi karbon meskipun luasnya relatif terbatas.
Pada Juli 2026, area terbakar di luar pencatatan resmi meningkat dua kali lipat hingga 202.004 hektare, sementara data satelit mencatat sekitar 900.000 hektare dengan perkiraan emisi 150 juta ton karbon.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla harus lebih menekankan pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang. Negara harus mampu memastikan pengelolaan lahan berjalan secara bertanggung jawab dan kerusakan lingkungan dapat ditekan.
Tidak kalah penting, di tengah upaya menyelesaikan berbagai persoalan hari ini, Indonesia juga harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang jauh lebih kompleks.
Revolusi digital dan perkembangan AI terus mengubah kehidupan manusia, termasuk sistem perekonomian, pertahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Perubahan tersebut menuntut kesiapan generasi penerus yang semakin tinggi. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memiliki keterampilan yang relevan, dan sanggup menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Karena itu, negara harus lebih sistematis membangun kualitas sumber daya manusia. Generasi muda Indonesia membutuhkan program pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kompetensi yang memungkinkan mereka mengikuti perkembangan revolusi digital dan AI.
Bambang SoesatyoAnggota Wantimpres RI/Anggota DPR
