Skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan di sekolah.
Analis politik Digdaya Indonesia, Fadhil Abdurrahim, menyebut MBG perlu dipandang tidak hanya sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga sebagai investasi sosial yang dapat membangun kebiasaan hidup sehat, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan sejak dini.
“Program MBG memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi makanan. Jika dikelola dengan tepat, ruang makan sekolah dapat menjadi tempat anak-anak belajar berbagi, mengantre, menjaga kebersihan, dan menghargai makanan,” kata Fadhil dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 19 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, sistem prasmanan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan. Pendekatan ini berpotensi mengurangi sisa makanan yang muncul akibat pembagian porsi seragam, sekaligus menekan penggunaan kemasan sekali pakai.
Dalam naskah “MBG Prasmanan: Republik di Balik Piring Seng” karya pengamat kebijakan publik Rais Kaharuddin, disebutkan bahwa sisa makanan berkurang dari rata-rata 14,2 persen pada model kotak menjadi 3,7 persen pada model prasmanan. Angka tersebut, menurut Fadhil, perlu menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk mengukur efektivitas metode penyajian MBG.
“Efisiensi program pemerintah tidak cukup dihitung dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah porsi yang dibagikan. Kita juga perlu mengukur berapa banyak makanan yang benar-benar dikonsumsi, berapa banyak limbah yang dihasilkan, dan seberapa baik kualitas layanan yang diterima siswa,” ujarnya.
Fadhil juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, atas upaya mendorong penguatan kualitas pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, penyempurnaan tata kelola MBG melalui inovasi pelayanan yang efisien, aman, dan berorientasi pada kebutuhan penerima manfaat merupakan langkah penting untuk memastikan program strategis pemerintah memberikan dampak yang lebih luas.
“Apresiasi perlu diberikan kepada pimpinan BGN yang terus mendorong penyempurnaan pelaksanaan MBG. Tantangannya bukan hanya memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga membangun sistem yang efisien, aman, berkualitas, dan mampu mendukung pendidikan karakter. Dengan evaluasi yang terbuka serta inovasi berbasis data, MBG dapat berkembang menjadi program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia,” beber Fadhil.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, terutama dalam memastikan setiap inovasi pelaksanaan program didukung standar operasional yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi yang terukur. Dengan demikian, upaya penyempurnaan program dapat terus dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fadhil menilai, skema prasmanan juga membuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan praktik keseharian di sekolah. Pembagian tugas secara bergiliran, misalnya, dapat melatih siswa bekerja sama, melayani teman, serta bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.
Selain itu, kegiatan makan bersama dapat menciptakan ruang interaksi yang lebih setara di antara siswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut tidak akan muncul secara otomatis. Pemerintah perlu memastikan bahwa metode penyajian yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik.
“Jangan sampai kita hanya mengubah bentuk penyajian makanan, tetapi melupakan tujuan yang lebih besar. MBG harus memberikan manfaat gizi, mendukung proses pendidikan, dan membangun kebiasaan positif bagi anak-anak,” ungkap Fadhil.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa penerapan skema prasmanan harus disertai kesiapan infrastruktur dan standar operasional yang memadai.
Ketersediaan air bersih, fasilitas pencucian peralatan, kebersihan tempat makan, keamanan pangan, serta pengaturan antrean menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
Ia juga menyoroti potensi bertambahnya beban kerja guru apabila pengelolaan kegiatan makan sepenuhnya dibebankan kepada sekolah tanpa dukungan petugas dan sarana yang memadai.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun standar pelaksanaan yang jelas, menyediakan fasilitas sanitasi yang dibutuhkan, serta membagi tanggung jawab operasional secara proporsional antara penyelenggara program dan pihak sekolah.
“Negara harus memastikan bahwa inovasi kebijakan tidak justru menambah beban sekolah. Jika prasmanan ingin diterapkan lebih luas, kesiapan infrastruktur, kebersihan, keamanan pangan, dan tenaga pendukung harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal,” tegasnya.
Fadhil menambahkan, penerapan skema prasmanan juga perlu mempertimbangkan kesenjangan fasilitas antarsekolah, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan air bersih dan sanitasi. Evaluasi dan penyesuaian model pelaksanaan diperlukan agar seluruh siswa tetap mendapatkan layanan MBG yang aman dan layak.
Evaluasi Berbasis Data Menentukan Keberhasilan MBG
Lebih lanjut, Fadhil mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap berbagai indikator pelaksanaan MBG, mulai dari biaya per porsi, tingkat sisa makanan, volume sampah kemasan, kualitas menu, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, hingga beban operasional sekolah.
Ia menilai, keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas konsumsi, dampak pendidikan, efisiensi sumber daya, dan kepuasan penerima manfaat.
“Program sebesar MBG membutuhkan evaluasi yang transparan dan berbasis bukti. Jika skema prasmanan terbukti lebih efektif di suatu wilayah, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan kesiapan sekolah dan standar keamanan pangan,” tandas Fadhil.
