Berita

Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella di Gorontalo. (Foto: Dok. Hanura)

Politik

Hanura Fokus Konsolidasi Kader dan Ogah Pusing Parliamentary Threshold

SENIN, 19 OKTOBER 2026 | 22:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Hanura mengaku tak mau larut dalam polemik ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang tengah dibahas Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Pemilu. Hanura lebih fokus memperkuat struktur dan konsolidasi kader demi merebut kursi DPR pada Pemilu 2029.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella menegaskan ambang batas parlemen 4 persen bukan alasan bagi kader untuk pesimistis. Menurutnya, peluang lolos ke Senayan bergantung pada keseriusan dan kerja politik seluruh elemen partai.

“Kalau meyakini apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh, 4 persen itu kecil. Kita menyadari ada success story yang pernah saya lakukan di partai sebelumnya. Hanura awalnya juga 4 persen,” ujar Rio dalam konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force bersama pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Provinsi Gorontalo di Fox Hotel, Gorontalo, Senin, 19 Oktober 2026.


Rio optimistis partai pimpinan Oesman Sapta (OSO) ini mampu kembali menempatkan wakil di DPR pada Pemilu 2029. Optimisme itu, kata dia, juga terlihat dari semangat kader di daerah yang dikunjungi Tim Task Force.

“Gorontalo itu provinsi ke-22 yang kami datangi. Semangatnya tidak jauh berbeda dengan 21 provinsi yang lain,” katanya.

Ia berharap semangat serupa ditunjukkan kader di 16 provinsi berikutnya yang akan dikunjungi tim. Konsolidasi, lanjut Rio, bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan verifikasi faktual partai politik, melainkan bagian dari persiapan memenangkan pemilu.

“Apa yang kami lakukan hari ini bukan sekadar untuk menghadapi verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sasaran antara. Kami berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk memenangkan pemilu,” tegasnya.

Untuk mengukur perkembangan partai, Hanura juga akan menggelar empat survei internal secara nasional. Survei pertama dijadwalkan pada Juni 2027 setelah partai dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2029. Survei kedua direncanakan pada akhir 2027, disusul survei pertengahan 2028 dan survei terakhir menjelang pemilu.

“Empat survei itu akan memotret perkembangan dan peta Hanura, apakah kami akan mendapatkan kursi di Gorontalo atau di provinsi-provinsi yang lain,” ujar Rio.

Dalam konsolidasi tersebut, Rio juga menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Hanura OSO agar seluruh kader tidak menganggap persiapan menuju Pemilu 2029 sebagai pekerjaan biasa. Hanura telah dua kali gagal menembus Senayan pada Pemilu 2019 dan 2024 sehingga persiapan kali ini harus dilakukan lebih serius.

“Kalau kita lakukan secara biasa-biasa, hasilnya akan biasa-biasa saja. Sebab itu, Ketum meminta kita kerja keras, solid, dan sungguh-sungguh untuk menyusun struktur partai. Hanura itu dipersiapkan untuk menang, bukan untuk kalah,” kata Rio menyampaikan pesan OSO.

OSO juga meminta seluruh pengurus dan kader menjaga soliditas serta persatuan. DPP Hanura, kata Rio, mendorong mesin politik partai kembali bergerak untuk menghadapi kontestasi mendatang.

Sementara itu. Ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo, Ekwan Ahmad menyatakan kesiapan pihaknya menambah perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029. Saat ini Hanura memiliki enam kursi DPRD di wilayah tersebut.

“Sekarang kita ada enam kursi DPRD. Insyaallah di Pemilu 2029 akan bertambah menjadi 15 kursi DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan satu kursi untuk DPR,” ujar Ekwan.

Dalam kegiatan itu, Tim Task Force juga menyerahkan surat keputusan kepengurusan kepada enam DPC dan satu DPD. Selain itu, tim memberikan bantuan pemasangan papan nama partai di setiap DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh Provinsi Gorontalo.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya