Aksi protes di Prancis. (Foto: platform X)
Komisi I DPR mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis dan Italia meningkatkan pemantauan keamanan menyusul meluasnya aksi demonstrasi yang berujung kericuhan.
Anggota Komisi I DPR Taufiq R. Abdullah mengatakan, langkah perlindungan proaktif dinilai sangat krusial guna menjamin keselamatan para pelajar, pekerja migran, maupun wisatawan asal Indonesia di kedua negara tersebut.
“Saya yakin perwakilan kita di sana sudah paham menghadapi situasi ini. Yang jelas perlu meningkatkan pemantauan perkembangan situasi keamanan sebagai bahan panduan bagi WNI agar masyarakat tahu wilayah mana yang harus dihindari,” tegas Taufiq kepada wartawan di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Legislator PKB ini juga merespons eskalasi gelombang demonstrasi di Prancis sejak 17 Oktober 2026 yang diawali aksi protes pelajar hingga meluas ke isu kenaikan biaya hidup, yang kemudian diwarnai bentrokan dan penjarahan. Pada saat bersamaan, gelombang protes serupa juga menjangkiti sejumlah kota utama di Italia.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Saya percaya teman-teman di sana akan menghindari lokasi demonstrasi yang berpotensi bentrok dan tidak mengambil risiko dengan mendekati kerumunan,” katanya.
Legislator PKB itu pun meminta KBRI di Paris dan Rome menyiagakan saluran komunikasi darurat 24 jam yang mudah diakses oleh warga Indonesia. Penyampaian imbauan keselamatan secara berkala melalui media sosial resmi dipandang krusial untuk mencegah kepanikan di tengah warga.
“KBRI perlu mengambil langkah tepat agar WNI tidak panik dengan memberikan informasi berkala melalui kanal resminya. Jika situasi di tempat tinggal atau kampus memburuk, segera cari lokasi aman dan ikuti arahan otoritas setempat,” jelas Taufiq.
Ia juga memperingatkan masyarakat Indonesia di Eropa agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan narasi bohong (hoaks) terkait penutupan wilayah yang belum terverifikasi. Seluruh informasi mengenai dinamika keamanan diminta merujuk langsung pada sumber resmi perwakilan diplomasi RI dan kementerian setempat.
“Jangan mudah percaya hoaks. Pastikan informasi diperoleh dari kanal resmi KBRI, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas setempat. Periksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkan kabar,” tuturnya.
Lebih jauh, Wakil Rakyat asal Jawa Tengah ini mendesak Kementerian Luar Negeri merumuskan panduan evaluasi risiko secara berkelanjutan di seluruh wilayah Eropa yang bergolak.
“Penyampaian informasi yang konsisten merupakan bagian penting dari upaya perlindungan WNI di luar negeri. KBRI harus memastikan setiap panduan memuat langkah keselamatan yang terukur dan jalur bantuan yang responsif,” pungkasnya.
