Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

PDIP Tuding Balik Jokowi soal Operasi Politik: Maling Teriak Maling!

SENIN, 19 OKTOBER 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

PDIP membantah tudingan adanya operasi politik di balik polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Sebaliknya, PDIP menuding Jokowi justru melakukan operasi politik selama berkuasa, termasuk untuk memuluskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons pernyataan Jokowi yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran ditunggangi operasi politik serta penumpang gelap.


"Maling teriak maling. Yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri," kata Guntur kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026,

Ia menyinggung sejumlah peristiwa yang dinilainya sebagai bentuk operasi politik, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 hingga proses penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan Gibran pada 2019.

Menurut Guntur, putusan MK tersebut memuluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden. Putusan itu diketok oleh Anwar Usman yang saat itu menjabat Ketua MK, sekaligus merupakan ipar Jokowi dan paman Gibran.

Ia juga menyinggung dugaan intervensi dari Pratikno dan timnya, sebagaimana pernah diberitakan media Tempo. Selain itu, ia mempersoalkan penerbitan suket penyetaraan Gibran pada 2019 yang disebutnya hanya membutuhkan waktu beberapa jam tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan.

"Operasi politik perubahan PKPU No 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 yang disebut pasal selundupan, juga pengerahan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran itu semua operasi politik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa," ujarnya.

Ia menegaskan, polemik ijazah Jokowi bukanlah operasi politik sebagaimana ditudingkan mantan presiden tersebut. Guntur justru menyebut persoalan itu sebagai bentuk gugatan masyarakat terhadap tindakan Jokowi selama menjabat.

"Tidak ada. Yang muncul adalah gugatan rakyat atas kebohongan, manipulasi kekuasaan dan operasi politik yang dilakukan oleh Jokowi selama berkuasa," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran diwarnai operasi politik serta pihak-pihak yang menunggangi persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat, 16 Oktober 2026.

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," pungkas Jokowi.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya