Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian bagi konsolidasi politik di tengah besarnya koalisi pendukung pemerintah.
Dukungan lintas partai dan masuknya sejumlah figur dari kubu sebelumnya dinilai memperkuat jalannya pemerintahan, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menyatukan beragam kepentingan politik.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai penataan kekuatan politik masih menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, agenda keberlanjutan yang diusung sejak Pilpres 2024 tidak serta-merta membentuk kekuatan politik yang mandiri.
“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya.
Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri, termasuk dengan membuka ruang komunikasi bersama Megawati maupun faksi-faksi lain dari Pilpres 2024,” ujar Arifki kepada wartawan di Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.
Menurut Arifki, masuknya sejumlah figur dari kubu oposisi merupakan strategi akomodasi untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas. Namun, semakin besar koalisi yang dibangun, semakin kompleks pula kepentingan yang harus dikelola.
“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” ujarnya.
Arifki juga menyoroti keberadaan empat poros kekuatan politik di balik koalisi pemerintah, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara. Keempat poros tersebut memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu sejalan.
Oleh karena itu, penyatuan kepentingan dinilai tidak cukup hanya melalui komunikasi rutin dan pembagian jabatan di pemerintahan. Koalisi besar tersebut harus mampu menjaga kesamaan arah kebijakan agar tidak sekadar tampak solid secara formal, sementara masing-masing kekuatan mulai menghitung peluang menuju Pilpres 2029.
“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelas Arifki.
Ia memperkirakan perbedaan kepentingan akan semakin terlihat ketika pembicaraan mengenai Pemilu 2029 mulai mengemuka. Koalisi yang saat ini tampak kompak berpotensi menghadapi ujian ketika kalkulasi elektoral masing-masing partai dan kelompok politik semakin menguat.
“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Arifki, akan menjadi pembuktian apakah akomodasi politik mampu berkembang menjadi soliditas jangka panjang atau sekadar menjadi gencatan senjata yang menyimpan persaingan di bawah permukaan.
“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” pungkas Arifki.
