Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Rizki Faisal (Foto: Dokumen pribadi)
Pemerintah didorong menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah sebagai bencana nasional.
Pasalnya, karhutla yang terjadi sangat luas dan itu sangat dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat Indonesia.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya sudah sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, kepada wartawan, Senin, 19 Oktober 2026.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla.
Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai lebih dari 637 ribu hektare.
Berkenaan dengan itu, Rizki menilai, besarnya angka kebakaran dan dampak yang ditimbulkan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas penanganan karhutla selama ini.
“Karhutla tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan kebakaran hutan. Ada masyarakat yang kesehatannya terganggu, aktivitas pendidikan dan ekonomi yang terhambat, serta ekosistem yang mengalami kerusakan,” katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh sumber daya penanganan dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga harus diperkuat agar penanggulangan karhutla berjalan lebih efektif.
“Jangan sampai penanganan berjalan sendiri-sendiri ketika dampaknya sudah meluas. Kita membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri) ini menambahkan, penetapan status bencana nasional perlu dikaji berdasarkan kriteria dan mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi penanganan sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak menjadi prioritas.
Selain pemadaman api, pemerintah juga harus memperhatikan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas,” ujarnya.
Legislator Golkar ini juga menyoroti dampak asap yang dapat melintasi batas negara. Menurutnya, kerja sama internasional perlu dioptimalkan apabila dibutuhkan untuk mendukung pengendalian kebakaran dan penanganan dampak asap lintas negara.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak,” pungkasnya.
