Presiden Prancis (Foto: Istana Kepresidenan Prancis)
Gelombang demonstrasi memprotes kenaikan biaya hidup di Prancis mendadak berubah menjadi situasi pelik setelah aksi unjuk rasa berujung pada kericuhan massal, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan di berbagai wilayah.
Menanggapi kekacauan yang digambarkan belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terkendali ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung turun tangan memberikan arahan tegas.
Dalam pidatonya kepada bangsa di Istana Kepresidenan Elysee, Paris, Macron mengekspresikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang melanda negeri tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan aksi kekerasan maupun perusakan.
"Malam ini, kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu," ujar presiden berusia 48 tahun itu. Ia juga menambahkan, "Melihat jalan-jalan di kota kita dijarah dan dirusak seperti ini sungguh tidak dapat diterima."
Guna meredam situasi dan mencegah kerusakan lebih luas, pemerintah mengambil langkah taktis dengan menggandeng para kepala daerah. "(Saya) mengambil keputusan dengan berkoordinasi bersama para wali kota untuk melindungi kota-kota, bangunan publik, dan tempat usaha kita," kata Macron.
Pemerintah memastikan tidak ada ruang kompromi bagi para pelaku kerusuhan. "Mereka yang telah melakukan perusakan harus bertanggung jawab," tegasnya.
Akar Permasalahan dan Meluasnya Gerakan
Krisis sosial ini sejatinya bermula dari aksi protes pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Creteil, sebelah tenggara Paris, pada September 2026.
Para siswa memblokade akses sekolah untuk memprotes fasilitas yang rusak parah, minimnya tenaga pengajar, hingga kondisi ruang kelas yang tidak layak akibat gelombang panas maupun musim dingin.
Protes tersebut dengan cepat meluas dan menyedot perhatian berbagai elemen masyarakat—mulai dari mahasiswa, aktivis iklim, petani, hingga kelompok yang terinspirasi oleh gerakan rompi kuning (gilets jaunes)—yang turut menyuarakan kemarahan atas melonjaknya harga bahan pokok serta memburuknya sistem kesejahteraan sosial.
Dampak Kericuhan dan Evaluasi Aparat
Eskalasi unjuk rasa yang berujung amuk massa ini menimbulkan dampak yang luar biasa besar. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat hampir 2.400 orang ditangkap di seluruh penjuru negeri.
Tak hanya itu, sekitar 1.000 petugas kepolisian dan gendarmerie mengalami luka-luka dalam bentrokan di jalanan, dengan tujuh di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius.
Di tengah sorotan publik terhadap kesiapan aparat keamanan, Macron berjanji akan melakukan evaluasi secara transparan dan menuntut jawaban yang jelas dari Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez guna memperbaiki strategi intelijen serta langkah antisipasi ke depan.
