Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Biro Setpres)
Penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dinilai memiliki risiko framing yang terkesan tendensius. Pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaludin, memandang temuan tersebut perlu dibedah secara kritis, proporsional, dan komprehensif.
Asep tidak memungkiri bahwa SMRC memiliki rekam jejak kedekatan dengan kelompok politik tertentu yang kerap berseberangan dengan kubu Prabowo dalam beberapa siklus pemilu terakhir.
Menurutnya, latar belakang dan kecenderungan figur yang memimpin lembaga tersebut berisiko menciptakan persepsi yang terarah ketimbang memotret kenyataan secara netral.
"Saiful Mujani dan lembaga SMRC secara rekam jejak memiliki kedekatan dengan narasi politik tertentu yang kerap berseberangan dengan kubu Prabowo Subianto dalam beberapa siklus pemilu terakhir," kata Asep saat dihubungi Minggu malam, 18 Oktober 2026.
Di samping itu, Asep memerhatikan hasil survey tersebut memiliki frame analisis yang tendensius, mengingat latar belakang dan kecenderungan analisis figur yang memimpin lembaga survei tersebut dapat menjadi bagian dari konteks yang patut diperhatikan.
"Hal ini berisiko menciptakan persepsi terarah dibanding memotret kenyataan secara netral," tuturnya.
Dia menekankan, penilaian terhadap validitas hasil survei tetap perlu didasarkan pada bukti metodologis yang dapat diuji, bukan semata-mata pada dugaan afiliasi politik.
Karena itu, Asep menegaskan bahwa hal terpenting adalah mencermati aspek metodologis dalam membaca hasil survei, mulai dari penyusunan pertanyaan, simulasi pilihan kandidat, hingga cara hasil penelitian disampaikan kepada publik.
"Melihat elektabilitas seorang Presiden yang sedang menjabat (incumbent) di awal atau pertengahan masa jabatan hanya menggunakan simulasi elektabilitas Pilpres memiliki beberapa kelemahan fundamental," katanya.
Karena itu, menurutnya, pembacaan terhadap survei SMRC perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan metode pengambilan sampel, waktu pelaksanaan, tingkat kesalahan, serta konsistensi hasil pengukuran.
"Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat membedakan antara perubahan persepsi publik dalam jangka pendek dan perubahan dukungan politik yang lebih mendasar," urainya.
Lebih lanjut, Asep meyakini hasil survei semestinya tidak hanya diperlakukan sebagai instrumen untuk mengukur popularitas, tetapi juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan komunikasi dengan masyarakat.
Karena baginya, apabila hasil survei memperlihatkan kecenderungan penurunan dukungan, pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang mendasarinya, termasuk efektivitas program, kesenjangan antara janji dan realisasi, serta penyampaian informasi kepada publik.
“Survei hendaknya dilihat sebagai sistem peringatan dini untuk pembenahan komunikasi publik pemerintah, bukan sebagai indikator kegagalan kepemimpinan. Penurunan angka dalam riset opini publik di awal masa jabatan adalah fenomena lumrah atau honeymoon period decay,” kata Asep.
Untuk itu, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan tren elektabilitas dalam satu periode pengukuran. Menurutnya, pengukuran elektabilitas presiden yang sedang menjabat melalui simulasi pemilihan presiden masih memiliki keterbatasan.
Terlebih, kata Asep, Prabowo masih memiliki sejumlah modal politik untuk menjaga stabilitas pemerintahannya. Salah satunya adalah dukungan koalisi pemerintahan di parlemen yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan agenda strategis dan program prioritas.
"Stabilitas politik dan dukungan legislatif merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan jangka panjang, meskipun keberhasilan tetap ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, efektivitas pengawasan, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat," ungkapnya.
“Dengan fondasi koalisi yang kuat, eksekusi program prioritas yang disiplin, serta figur kepemimpinan yang berkarakter, kepemimpinan Prabowo Subianto berada pada jalur yang tepat (on the right track) untuk menuntaskan agenda pembangunan nasional,” demikian Asep menambahkan.
