Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai belum mampu menjawab kebutuhan utama masyarakat, terutama harga sembako murah dan penyediaan lapangan pekerjaan.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum bisa menjawab yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama sembako murah dan lapangan pekerjaan. Dinamika politik, korupsi dan hukum masih mendominasi dalam pemerintahan saat ini," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Minggu, 18 Oktober 2026.
Hari juga menyoroti ucapan Prabowo pada awal pemerintahan yang menyebut, "Ikan Busuk dari Kepala". Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi relevan untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan yang kini mendekati dua tahun.
Ia turut mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melawan oligarki. Menurut Hari, perlawanan terhadap kelompok oligarki belum terlihat secara nyata karena masih terdapat apa yang disebutnya sebagai "oli kotor" di lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Perlawanan terhadap 'Oligarkhi' belum menjadi bukti nyata karena di lingkaran pemerintahan masih ada 'oli kotor' yang menempel di Prabowo-Gibran," kata Hari.
Hari menilai, kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan agenda ekonomi yang berpihak kepada rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Ia menyoroti belum terlihatnya tindakan konkret pemerintah dalam menerapkan pasal tersebut secara murni dan konsekuen. Menurutnya, persoalan oligarki dan kepentingan di lingkaran kekuasaan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan agenda ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
"Sehingga tindakan konkret dari Pasal 33 yang menjadi agenda utama belum terlihat karena 'Oligarkhi Vs Oli Kotor' masih membungkus perseteruan dalam pemerintahan," tutur Hari.
Hari meminta pemerintahan Prabowo-Gibran memanfaatkan sisa masa jabatan hingga 2029 untuk lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat.
"Di sisa pemerintahan sampai dengan 2029 fokuslah menjawab kebutuhan masyarakat," kata Hari.
Hari mengingatkan agar penanganan perkara korupsi tidak berubah menjadi ajang saling menyandera atau membuka ruang kompromi di antara pihak-pihak tertentu.
"Jangan sampai kasus korupsi ini hanya menjadi ajang saling sandera dan melakukan kompromi-kompromi," kata Hari.
Hari berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu meninggalkan warisan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan pelaksanaan amanat konstitusi di bidang perekonomian.
"Prabowo-Gibran dapat dikenang masyarakat agenda pemerintahannya mampu menjawab kondisi kekinian terutama penerapan Pasal 33 secara murni dan konsekuen sampai dengan 2029," pungkas Hari.
