Aksi protes di Prancis (Foto: X)
Gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup yang mengguncang Prancis mulai meluas ke sejumlah negara Eropa lainnya.
Ribuan hingga ratusan ribu warga turun ke jalan di Belgia, Italia, dan Portugal pada Sabtu, 17 Oktober 2026, untuk memprotes mahalnya kebutuhan hidup, rendahnya upah, serta sulitnya memperoleh hunian yang terjangkau.
Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu, 18 Oktober 2026, rangkaian aksi tersebut berlangsung secara terpisah dan tidak terkoordinasi.
Namun, gelombang protes ini menjadi sinyal meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi sekaligus menambah tekanan politik bagi pemerintah di berbagai negara Uni Eropa.
Prancis menjadi pusat gejolak dengan lebih dari 550.000 orang mengikuti demonstrasi, menurut Kementerian Dalam Negeri setempat.
Aksi yang berlangsung setelah berminggu-minggu demonstrasi mahasiswa itu berujung bentrokan, penjarahan, dan pembakaran.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyebut sekitar 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi terluka.
“Sungguh suatu keajaiban bahwa jumlah korban jiwa tidak lebih tinggi,” ujarnya saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat Paris.
Di Belgia, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran di Brussel yang dituduh melempar benda-benda ke arah petugas dan memicu kebakaran.
Sementara di Lisboa, Portugal, puluhan ribu orang berunjuk rasa menuntut perbaikan kondisi hidup, kenaikan upah, dan akses perumahan yang lebih terjangkau.
Harga rumah di Portugal telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sedangkan harga sewa untuk kontrak baru juga melonjak hampir sebesar itu.
Kerusuhan turut pecah di Milan, Italia. Demonstrasi yang semula berlangsung damai untuk memprotes perang dan kenaikan biaya hidup berubah menjadi bentrokan setelah sejumlah demonstran bertopeng melempar batu dan benda lainnya ke arah polisi serta membakar barikade.
Aparat merespons dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan meriam air. Sedikitnya dua polisi terluka dan sekitar 50 demonstran ditahan, menurut kantor berita Italia LaPresse.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam aksi kekerasan tersebut. Dia menyebut para perusuh memanfaatkan demonstrasi untuk menciptakan kekacauan.
"Berdemonstrasi adalah hak. Membakar kota-kota kita bukanlah hak," tulisnya melalui X.
Di sisi lain, Wali Kota Milan Giuseppe Sala menilai tuntutan demonstran dapat dipahami, tetapi kekerasan terhadap aparat dan kerusakan serius terhadap kota tidak dapat dibenarkan.
Profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, memperingatkan bahwa gelombang protes tersebut berpotensi meluas ke negara lain.
Menurut Alemanno, persoalan biaya hidup, minimnya pendanaan pendidikan, serta ketidakpastian masa depan mahasiswa menjadi keluhan bersama yang memicu demonstrasi.
Dia juga memperkirakan mobilisasi serupa dapat muncul di Yunani, Jerman, dan Austria dalam beberapa pekan mendatang, terlebih Eropa akan menghadapi rangkaian pemilihan nasional di Spanyol, Prancis, Italia, dan Polandia dalam 12 bulan ke depan.
“Tak pelak lagi, semua protes ini, semua mobilisasi ini, akan menjadi pusat percakapan politik,” ungkapnya.
