Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Istimewa)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun mencerminkan kesalahan kebijakan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum.
Menurut Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, pemerintah perlu membenahi tata kelola hutan sekaligus mempertegas sanksi terhadap pihak yang membuka lahan dengan cara membakar.
"Kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," kata Hasto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan harus ditindak tegas. Penegakan hukum diperlukan agar praktik tersebut tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
"Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," sesalnya.
Hasto juga mengkritik ekspansi perkebunan sawit yang dinilai dapat menggeser keberadaan tanaman lain. Ia mengutip pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengibaratkan sawit sebagai tanaman yang tidak memberi ruang bagi tumbuhan lain di sekitarnya.
"Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya," tegasnya.
Dampak karhutla, lanjut Hasto, tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga akibat asap lintas batas.
Hasto juga menyoroti penderitaan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera yang harus menghadapi dampak kebakaran, sementara asap yang meluas hingga Singapura, Malaysia, dan Brunei turut memicu persoalan regional.
"Kemarin ketika saya ditanya oleh pers bagaimana tanggapan tentang kebakaran hutan? Saya mengatakan betapa menderitanya itu rakyat Indonesia di Kalimantan, mereka adalah kita. Betapa menderitanya di Sumatera. Tetapi betapa menurunnya marwah bangsa ini ketika asap itu kemudian sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan mereka mengatakan Indonesia negara besar masa Anda tidak mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan kemudian kami harus ikut menanggung akibatnya," bebernya.
Hasto menilai kejadian yang terus berulang menunjukkan persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan belum terselesaikan. Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan gambut.
"Banyak pakar yang sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi pada lahan-lahan gambut yang berpotensi untuk menciptakan suatu titik-titik api sebagai penyebab juga kebakaran di beberapa wilayah. Tapi PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang," ungkap Hasto.
Ia pun menegaskan, karhutla tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri karena terus berulang dari tahun ke tahun.
"Ini bukan peristiwa sekali, ini suatu kejadian yang berulang yang menunjukkan tidak tumbuhnya kapasitas mitigasi kita dalam melakukan hal itu," tegasnya lagi.
Selain lemahnya mitigasi, Hasto menyoroti dugaan kesengajaan pembakaran untuk mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan komoditas lainnya.
"Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDI Perjuangan," ujarnya.
Sebagai solusi, Hasto mendorong gerakan penanaman pohon dan reboisasi secara serentak. Menurutnya, penghijauan tidak hanya berperan memulihkan lingkungan, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita," jelasnya.
Hasto menyebut PDIP melanjutkan gerakan penghijauan yang digagas Megawati dengan menanam sedikitnya 235.000 pohon setiap tahun.
"Ini dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka kami melakukan penghijauan setiap tahun, kami menanam paling tidak 235.000 pohon," tegasnya lagi.
Ia juga mengusulkan gerakan satu orang menanam satu pohon. Jika dilakukan secara luas, menurut Hasto, gerakan tersebut dapat menghasilkan ratusan juta pohon dalam setahun.
"Artinya satu tahun kalau semua komit, kita bisa menanam setidak-tidaknya 200 juta pohon," pungkas Hasto.
