Berita

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hanura Muhammad Rozi. (Foto: Istimewa)

Politik

Demi Keadilan Demokrasi

Pemuda Hanura Perjuangkan Parliamentary Threshold 1 Persen

SABTU, 17 OKTOBER 2026 | 15:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemuda Hanura secara tegas menyuarakan perjuangan untuk menurunkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 1 persen pada Pemilu 2029.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan, keterwakilan suara rakyat, serta mencegah terbuangnya jutaan suara pemilih secara sia-sia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hanura Muhammad Rozi mengatakan, penentuan ambang batas parlemen yang terlalu tinggi selama ini justru mencederai hak politik rakyat.


Menurut Rozi, banyak suara rakyat yang telah disalurkan melalui partai-partai politik tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen hanya karena partai tersebut tidak memenuhi syarat ambang batas yang tinggi.

"Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghargai setiap suara rakyat. Penurunan parliamentary threshold menjadi 1 persen merupakan solusi moderat agar aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili secara adil di Senayan," kata Rozi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 17 Oktober 2026.

Ia menambahkan, jutaan suara pemilih yang sah tidak boleh lenyap begitu saja akibat aturan ambang batas yang dinilai kurang proporsional.

"Threshold 1 persen memberikan kesempatan bersaing yang sehat bagi partai-partai baru maupun partai non-parlemen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa," kata Rozi.

Pemuda Hanura menilai bahwa dinamika gagasan anak muda kerap disalurkan melalui berbagai ragam partai politik, sehingga keterbukaan sistem menjadi sangat krusial.

Sikap Pemuda Hanura ini sejalan dengan dorongan reformasi Undang-Undang Pemilu yang tengah menjadi perhatian publik.

Rozi menegaskan bahwa Pemuda Hanura siap mengawal agenda perubahan ini, baik melalui diskusi publik, kajian akademis, maupun konsolidasi dengan elemen gerakan pemuda lainnya.

"Ini bukan sekadar kepentingan partai, melainkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan," tutup Rozi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya