Berita

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hanura Muhammad Rozi. (Foto: Istimewa)

Politik

Demi Keadilan Demokrasi

Pemuda Hanura Perjuangkan Parliamentary Threshold 1 Persen

SABTU, 17 OKTOBER 2026 | 15:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemuda Hanura secara tegas menyuarakan perjuangan untuk menurunkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 1 persen pada Pemilu 2029.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan, keterwakilan suara rakyat, serta mencegah terbuangnya jutaan suara pemilih secara sia-sia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hanura Muhammad Rozi mengatakan, penentuan ambang batas parlemen yang terlalu tinggi selama ini justru mencederai hak politik rakyat.


Menurut Rozi, banyak suara rakyat yang telah disalurkan melalui partai-partai politik tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen hanya karena partai tersebut tidak memenuhi syarat ambang batas yang tinggi.

"Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghargai setiap suara rakyat. Penurunan parliamentary threshold menjadi 1 persen merupakan solusi moderat agar aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili secara adil di Senayan," kata Rozi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 17 Oktober 2026.

Ia menambahkan, jutaan suara pemilih yang sah tidak boleh lenyap begitu saja akibat aturan ambang batas yang dinilai kurang proporsional.

"Threshold 1 persen memberikan kesempatan bersaing yang sehat bagi partai-partai baru maupun partai non-parlemen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa," kata Rozi.

Pemuda Hanura menilai bahwa dinamika gagasan anak muda kerap disalurkan melalui berbagai ragam partai politik, sehingga keterbukaan sistem menjadi sangat krusial.

Sikap Pemuda Hanura ini sejalan dengan dorongan reformasi Undang-Undang Pemilu yang tengah menjadi perhatian publik.

Rozi menegaskan bahwa Pemuda Hanura siap mengawal agenda perubahan ini, baik melalui diskusi publik, kajian akademis, maupun konsolidasi dengan elemen gerakan pemuda lainnya.

"Ini bukan sekadar kepentingan partai, melainkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan," tutup Rozi.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya