KNMP Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Foto: Istimewa)
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Iswadi menilai program tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan melalui penyediaan infrastruktur perikanan dan pengembangan ekosistem ekonomi di kawasan pesisir.
Menurut Iswadi, selama puluhan tahun nelayan Indonesia selalu berada di posisi tawar yang lemah. Mereka melaut tanpa akses yang memadai, bergantung pada tengkulak, dan harga jual tangkapan ditentukan oleh pihak lain.
Pola ini terjadi berulang di hampir seluruh desa pesisir Indonesia, dan menjadi akar persoalan kemiskinan struktural masyarakat nelayan yang sulit terurai dalam puluhan tahun terakhir.
“Yang dilakukan Presiden Prabowo melalui KNMP adalah membalik posisi itu. Nelayan diberi infrastruktur, diberi akses ke koperasi, dan diberi kepastian
offtaker melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukan kebijakan karitatif yang hanya memberi bantuan sesaat," kata Iswadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 17 Oktober 2026.
Iswadi menyebut keseriusan pemerintah dalam program ini tercermin dari data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait hasil uji coba selama dua tahun 2023-2025 dengan
Pilot Project Kampung Nelayan Modern di Samber-Binyeri Biak yang menunjukkan produktivitas nelayan meningkat lebih dari 78 persen dan pendapatan naik lebih dari 105 persen.
Berdasarkan hasil tersebut, program kemudian diusulkan kepada Presiden Prabowo untuk diperluas secara nasional. Pada 30 Juli 2026, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di KNMP Desa Warloka Pesisir, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Trenggono menegaskan target besar pemerintah membangun 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga berakhirnya periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo pada 2029.
Salah satu bukti nyata yang menguatkan apresiasi akademisi ini terlihat di KNMP Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mulai beroperasi sejak April 2026. Kawasan pesisir Palangpang di Desa Ciwaru yang sebelumnya hanya berupa tempat pendaratan ikan sederhana kini bertransformasi menjadi pusat ekonomi pesisir modern.
Fasilitas yang tersedia mencakup 40 kios terdiri dari 30 kios pasar ikan, 4 kios perbekalan nelayan, dan 6 kios pengepul, dilengkapi
cold storage berkapasitas 10 ton, mesin pembekuan cepat (
Air Blast Freezer) berkapasitas 1 ton, mobil berpendingin
Thermoking, armada distribusi roda tiga Viar, hingga dermaga permanen. Total anggaran yang dialokasikan Kementerian KKP untuk kawasan ini mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Dampak paling nyata di Ciwaru dirasakan langsung oleh para nelayan melalui kenaikan harga jual ikan yang signifikan dibandingkan sebelum dan sesudah adanya KNMP harga ikan tongkol atau ikan lisong sempat anjlok hingga Rp5.000 per kilogram ketika panen berlimpah, kini stabil dikisaran Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram, atau naik lebih dari dua kali lipat berkat keberadaan mesin ABF dan
cold storage, bahkan setara dengan sentra pendaratan ikan besar seperti Pelabuhan Ratu.
“Target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir periode pertama Presiden Prabowo adalah ambisi yang patut didukung. Pemerintah tidak bermain aman dengan target moderat, tetapi menetapkan skala yang benar-benar mampu mengubah wajah desa pesisir Indonesia," tutup Iswadi.
