Pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah. (Dok. BPBD Kalteng)
Berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencoreng martabat Indonesia di mata dunia sekaligus menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah mengantisipasi bencana tahunan tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah melakukan moratorium alih fungsi hutan dan menata ulang kebijakan tata ruang untuk mencegah kebakaran terus berulang.
Orang kepecayaan Megawati Soekarnoputri ini menyebut, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan citra Indonesia di mata negara tetangga.
“Ini penderitaan tidak hanya (untuk) rakyat Kalimantan dan Sumatera atas kebakaran hutan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan pemerintah. Padahal (karhutla) kejadian yang berulang,” ujar Hasto, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurutnya, karhutla yang terus berulang menjadi tamparan bagi pemerintah karena persoalan tersebut belum tertangani secara tuntas.
“Ini adalah suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pemerintahan kita karena tidak mampu menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun,” tegasnya.
Dampak kebakaran, lanjut Hasto, juga meluas hingga ke negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kondisi tersebut turut memengaruhi citra Indonesia di kawasan.
Ia mengaku menerima laporan warga negara Indonesia yang mendapat protes saat berkunjung ke negara tetangga akibat persoalan kabut asap.
Hasto juga menilai langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi pemerintah masih jauh dari memadai, meskipun peringatan mengenai ancaman El Nino ekstrem dan kebakaran di lahan gambut telah disampaikan sejumlah pakar.
“PDIP melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang,” ujarnya.
Selain persoalan mitigasi, Hasto menyoroti dugaan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan, termasuk kelapa sawit. Praktik tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam evaluasi kebijakan pengelolaan hutan.
“Politik Merawat Pertiwi itu harus dimulai dengan konsepsi tata ruang. Kita tidak boleh mengubah tata guna hutan dan harus ada moratorium hutan. Maka politik tata ruang harus kita galakkan kembali, hutan harus ada moratorium, tidak boleh dikonversi,” tegas Hasto.
Hasto lantas menyinggung kebijakan pada masa Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri yang menurutnya tidak menerbitkan izin perluasan lahan kelapa sawit.
Yang perlu dilakukan saat ini, kata dia, adalah gerakan penghijauan dan reboisasi secara serentak. Selain memulihkan kawasan hutan, upaya tersebut dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
